by

Money Politic, ‘Yes or No’

Jawahir Syahputra, S.Ked*

PESTA demokrasi di Aceh akan segera di gelar pada 16 februari 2012 mendatang seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh, ini merupakan penetapan hari pencoblosan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kepala daerah di 17 kabupaten/kota di Aceh periode 2012-2017 yang ketiga kalinya dilakukan KIP Aceh.

Kendati demikian masih terdapat juga pernak-pernik mengenai pelaksanaanya sampai dengan saat ini. Kabupaten Aceh Tengah khususnya, sebanyak 11 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah resmi ditetapkan oleh KIP Aceh Tengah, setelah melalui rangkaian tes dilalui sehingga selanjutnya akan bersaing dalam Pemilukada 2012 untuk merebut G 1 baik itu dari pasangan yang maju lewat Independen maupun dari Partai politik (Parpol).

Banyaknya kontestan Pilkada Aceh Tengah menunjukan tingginya antusias dari para calon pemimpin Kepala Daerah kali ini di Aceh Tengah untuk berlomba atas nama memberikan yang terbaik untuk rakyat umumnya. Dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pastinya juga menjadi syarat utama bagi pasangan yang maju melalui jalur independen, sehingga terlihat jelas dari 11 pasang calon pemimpin Kepala Daerah dominan adalah pasangan yang maju dari jalur independen.

Dukungan masyarakat Aceh Tengah bagi pasangan calon independen jelas menjadi semangat kepercayaan dan power bagi mereka. Pada beberapa kesempatan diskusi mengenai pelaksanaan Pemilukada 2012 kali ini. Penulis sempat menilai ada salah satu pernyataan serta sikap yang salah dan merupakan pembodohan dimasyarakat bahwa salah satu faktor negatif yang dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan calon untuk menang dalam Pemilukada adalah Uang.

Hal ini terkadang menjadi peluang bagi para calon dengan sasaran masyarakat yang minim pencerdasan pengetahuan tanpa berpikir panjang untuk memilih pemimpinya dengan harapan bahwa uang menjadi sangat mujarab untuk meraih tiket dalam menentukan pilihan seseorang di ajang Pesta demokrasi tersebut.

Modus penyebaran uang di ajang Pemilukada bermacam-macam seperti bantuan untuk rumah-rumah ibadah, bantuan duka, bantuan pendidikan, bantuan pembuatan jalan, bantuan pertanian, bantuan penyaluran raskin, bahkan bisa jadi langsung ke individu-individu terkait sampai tidak tertutup kemungkinan bisa menjalin kontrak sosial seakan hati nurani/suara bisa dibeli dengan uang.

Bantuan yang diberikan tersebut pastinya murni untuk meminta dukungan dan sangat tidak masuk akal ketika ada sebahagian yang mengatakan bahwa bantuan itu murni tanpa imbalan, jika benar begitu pertayaannya “Mengapa pada saat menjadi Calon Kepala Daerah ringan tangan?”. Aneh tapi nyata, itulah anggapan banyak masyarakat, Pemilukada menjadi musim bagi-bagi rezeki dianggap bagi sebahagian masyarakat, secara tidak langsung para calon pemimpin No 1 di Aceh Tengah tersebut tidak memberikan pencerdasan politik yang benar terhadap masyarakat.

Berapa banyak cost yang harus dipersiapakan dan yang harus dikeluarkan oleh para kandidat kepala daerah. Belum lagi program-program kampanye atau puplikasi lainnya seperti baliho, spanduk, stiker, kelender, radio atau lain sebagainya. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah sudah pasti berdampak sistemik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika pola kampaye diatas berhasil, korupsi sudah tidak dapat dipungkiri lagi akan masuk dalam sistem roda pemerintahan, melemahnya prekonomian, proyek-proyek tidak diberikan kepada kontraktor terbaik, jabatan-jabatan kepala dinas tidak diberikan kepada orang yang tepat dibidangnya.

Kemudian peningkatnya kemiskinan sudah jelas akan terjadi, dimana dana-dana atau bantuan-batuan yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tentu di sunat oleh para oknum-oknum yang ‘hijau matanya’ dan tidak bertanggung jawab. Dari awal sudah dimanfaatkan ketika sudah menjabatpun dimanfaatkan lagi. Masyarakat yang minim pemahaman pengetahuan terus ditekan dan dijadikan alat untuk kepetingan, terjadinya demoralisasi, kehancuran Birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintah juga dapat runtuhnya penegak hukum.

Ini hanya sebahagian dampak “money politic” yang penulis pahami. Penulis yakin masih banyak efek yang sangat merugikan masyarakat akibat ulah para calon pemimpin kepala daerah yang menggunakan pola kampaye yang disebut diatas yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Sungguh membanggakan dan sangat terhormat ketika pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan terdidik dalam berpolitik. Sehingga rakyat Aceh Tengah tidak menjadi korban politik karena ulah para calon nakal yang hanya sekedar mencari dukungan dan mendapatkan popularitas dukungan semata dan akhirnya melupakan rakyat yang telah menyerahkan kepercayaan sebagai pemimpin didaerah yang dibanggakan untuk periode 5 tahun mendatang.

*Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

.

Comments

comments