Kunker Tim Pendidikan Bener Meriah “3 Kabupaten yang Komitmen dan Partisipasi pada Kualitas Layanan Publik”

Dicky Ariesandi*

Dicky Ariesandi

Rabu pagi, 20 Maret 2013, rombongan kunjungan belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah meluncur ke Pemko Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selain ke Probolinggo, rombongan yang dipimpin  Wakil Bupati Bener Meriah ini juga mengunjungi Kabupaten Jember. Tujuan tim kecil ini jelas, bagaimana meningkatkan mutu dan layanan public di lembaga pendidikan.

Tim kecil ini disambut hangat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, beserta Dinas terkait. Sekretaris Daerah  Probolinggo memaparkan tentang komitmen pemerintah Kota di Jawa Timur ini  terhadap pendidikan.  Hal ini dibuktikan dengan mengalokasi anggaran  37 persen dari total anggaran daerah, diperuntukkan pada peningkatan mutu dan layanan publik di lembaga pendidikan.

Tim kunjungan belajar yang terdiri dari wakil bupati, Sekretaris komisi D, Kepala Dinas Pendidikan,para kepala bidang serta Fasilitator Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berorientasi pada pelayanan public Bener Meriah.

Saat mengunjungi Kabupaten Jember,  tim dari Lembah Merapi Gayo ini,  diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Bupati  Jember berhalangan hadir.  Setiap hari kamis Bupati di pusat pendidikan kopi Arabica Indonesia ini, memiliki agenda rutin, bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan masyarakat dari kecamatan.

Angka yang fantastis kembali muncul di Jember. Pemerintah Kabupaten Jember  mengalokasikan 35 persen dari anggaran daerahnya untuk sektor pendidikan. Beberapa kebijakan terkait dengan layanan pendidikan juga telah dikeluarkan oleh kedua pemerintah daerah ini.  Stakeholder lintas sektor memilki peran dan tanggungjawab yang jelas dalam berkontirbusi untuk mendukung pembangunan di sektor pendidikan.

Komitmen dan tindakan nyata ini yang membuat lembaga layanan public pendidikan (sekolah) bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas layanannya kepada warga sekolah (siswa dan wali murid serta stakeholder sekolah lainnya).

Dipilihnya dua kabupaten ini sebagai i daerah kunjungan belajar, dilatar belakangi oleh kondisi geografis, suku, karakteristik wilayah yang hampir sama dengan kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selain itu, dua kabupaten ini dikenal komit dalam bidang pendidikan.

Peran serta masyarakat

Komitmen dan tindakannyata dari pemerintah daerah dan sekolah ternyata membuat peran serta masyarakat semakin tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan sekolahnya, baik dari sisi mutu pendidikan maupun mendukung penyediaan sarana dan prasana.

Banyak hal yang dilakukan oleh wali murid dan stakeholder sekolah. Keberadaan komite sekolah sebagai perwakilan wali murid benar-benar sangat dirasakan manfaatnya oleh kepala sekolah dan guru. Komite sekolah benar-benar memiliki peran dalam ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan disekolah.

Perwakilan wali murid melalui komite sekolah selalu ada bagi sekolah untuk mendiskusikan seluruh permasalahan dilembaga pendidikan tersebut. Yang lebih menarik lagi, di masing-masing kelas terdapat paguyuban, dimana anggota paguyuban ini terdiri dari perwakilan wali murid.

Paguyuban kelas ini berada dibawah koordinasi komite sekolah, Hal-hal yang terjadi di kelas menjadi tanggungjawab wali kelas dan paguyuban kelas untuk menyelesaikannya. Sementara permasalahan secara keseluruhan yang terjadi disekolah menjadi tanggungjawab komite sekolah.

Bahkan sampai hal-hal yang terkait dengan kegiatan ekstrakulikuler sekolah pun, komite sekolah dan wali murid berperan serta. Wali murid sepakat dan mengumpulkan uang untuk membeli peralatan drum band bagi sekolah. Komitmen dan bukti peran serta masyarakat ini didapatkan oleh rombongan pada saat berkunjung ke 4 (empat) sekolah di 2 (dua) daerah tersebut.

Beberapa sekolah tersebut menjadi mitra program KINERJA-USAID terkait dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pada pelayanan public. Bantuan dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh KINERJA-USAID tersebut dilaksanakan oleh organisasi mitra pelaksana bersama dengan fasilitator daerah yang terdiri dari pengawas dan kepala sekolah.

Banyak hal yang didapat oleh sekolah melalui bantuan teknis tersebut. Seluruh warga sekolah dan stakeholder terkait terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini yang menurut salah satu kepala sekolah, menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk secara bersama-sama berperan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan disekolah.

Selama ini banyak wali murid yang tidak pernah mau tahu dengan kondisi sekolah. Namun, melalui penglibatan stakeholder sekolah saat implementasi manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan public dilaksanakan oleh sekolah, membuat warga sekolah dan wali murid peduli dengan kondisi sekolahnya. Bahkan sampai ada beberapa warga yang berprofesi sebagai tukang kayu, mengambil peran untuk memperbaiki seluruh bangku dan meja siswa yang sudah rusak, termasuk juga memperbaiki kamar mandi yang rusak, bergotong royong memasang keramik lantai, pemasangan paving block di halaman sekolah serta beberapa hal lainnya untuk mendukung sarana dan prasarana dilayanan public ini.

Komite sekolah benar-benar menjadikan lembaganya sebagai mitra strategis di sekolah. Keterlibatan mereka untuk mendiskusikan capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada warga sekolah menjadi penting bagi sekolah.

Kemampuan komite sekolah dalam membangun komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak serta komitmen untuk mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan yang telah dilakonkan oleh komite dan stakeholder sekolah di keempat sekolah tersebut patut diteladani.

Good Governance

Kondisi tersebut membuat tim dari Bener Meriah  penasaran. Apa sebenarnya strategi lain yang telah dilakukan oleh sekolah sehingga memunculkan partisipasi masyarakat yang begitu besar? Kepala sekolah SD N Balet Baru 02 kecamatan Sukowono terletak di pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, lebih kurang 35 KM dari pusat kabupaten Jember, kepada tim  menuturkan, hanya transparansi dan akuntabilitas yang membuat warga sekolah mulai peduli dan mau membantu pembangunan disekolah dalam hal apapun.

Pihak sekolah bersama dengan komite yang difasilitasi oleh KINERJA-USAID melaksanakan survey pengaduan terkait dengan layanan pendidikan disekolahnya. Questioner survey disusun berdasarkan hasil lokakarya yang diikuti oleh perwakilan wali murid, siswa dan stakeholder sekolah lainnya. Responden survey juga terdiri dari perwakilan siswa, wali murid dan stakeholder sekolah.

Hasil survey dianalisis secara bersama antara penyedia layanan (sekolah) dengan pengguna layanan (siswa dan wali murid) yang pada akhirnya disepakati oleh sekolah dalam sebuah dokumen Janji perbaikan layanan. Dalam dokumen tersebut memuat tindakan nyata perbaikan layanan yang akan dilaksanakan oleh sekolah perbaikannya. Terkait dengan pengaduan layanan yang bukan menjadi tanggungjawab dan kewenangan sekolah, menjadi sebuah rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten (walikota/bupati) melalui dinas pendidikan.

Penglibatan komite sekolah dan perwakilan wali murid dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencaka Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) juga menjadi bagian penting untuk mendorong partisipasi dan peran serta.

Sekolah juga mempublikasi RKA dan RKAS serta laporan realisasi penggunaan anggaran sekolahnya baik dari Biaya Operasional Sekolah  (BOS) maupun sumber dari parapihak lainnya kepada seluruh stakeholder sekolah melalui rapat dan publikasi di papan informasi sekolah. Tim pelayanan public sekolah juga dibentuk, dimana salah satu tugas tim adalah mengelola pengaduan layanan dari masyarakat serta umpan balik dan perbaikan dari pengaduan.

Yang lebih menarik lagi sekolah mempublikasi denah sekolahnya, publikasi siswa yang berprestasi setiap minggunya bahkan sekolah juga menyediakan pojok laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui, tujuannya adalah agar si ibu saat menjemput anaknya di sekolah memiliki tempat untuk menyusui bayinya.

Pustaka yang teratur dan rapi serta dapat digunakan oleh seluruh siswa maupun wali murid, kantin sekolah yang sehat, pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman muda oleh komite sekolah dan murid membuat suasana sekolah benar-benar nyaman untuk tempat belajar bagi siswa.

Ternyata tidak satu rupiah pun hasil dari kebun sekolah diambil untuk upah atau ongkos kerja. Seluruh hasil kebun sekolah 70 % digunakan untuk kepentingan sekolah dan sisanya sebagai modal untuk biaya perawatan kebun dan tanaman.

Demikian juga ternyata sekolah benar-benar merasa berkepentingan menempatkan komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, sekolah selalu berdiskusi dengan komite sekolah dalam segala hal terkait dengan layanan pendidikan disekolah.

Banyak hal dan pengalaman serta praktek baik yang didapat oleh rombongan. Harapannya praktek baik ini secara perlahan dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah.

Kesimpulan akhir ternyata transparansi dan akuntabilatas dapat mendorong munculnya partisipasi oleh semua pihak untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan pada sektor pendidikan.

*Pemerhati masalah sosial dan pelayanan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.