Redelong | Lintas Gayo- Ratusan petani asal Paya Rebol, Kec. Bukit gelar aksi demo di depan kantor DPRK Bener Meriah, Jum’at (18/7). Mereka menuntut Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertangggungjawab atas perusakan lahan tani.
Informasi diperoleh, aksi tersebut buntut dari tindakan anarkis yang disinyalir dilakukan pihak Polisi Hutan (Polhut) dibawah naungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bener Meriah yang sebelumnya melakukan operasi pengamanan kawasan hutan Paya Rebol dari penjarahan kayu yang kian marak.
“Polhut telah merusak areal tanaman kentang kami dalam operasinya di Paya Rebol. Melakukan penahanan terhadap petani yang dituding merusak hutan. Lainnya, sebagian bibit dan pondok pertanian di bakar. Bahkan ada harta benda milik warga dijarah,” kata Ahmadi, koordinator massa dalam orasinya.
Akibat tindakan semena-mena Polhut Bener Meriah di Paya Rebol atau di kawasan areal pertanian kentang, rakyat di sana mengalami kerugian sekurangnya sekitar Rp.1, 5 miliar. Kerugian terbesar petani tersebut belum dihitung kerugian gagal panen, pupuk dan ongkos jasa petani.
“Puluhan ton bibit kentang dibakar Polhut. Ada yang dicabut, namun sebagian telah dibawa pulang petugas. Namun, ketika kami cek di kepolisian, ton-an barang kentang tidak ditemukan sebagai BB. Kemana milik kami, pemerintah harus mengganti rugi,” jelas Ahmadi.
Aksi demo petani ini juga sempat berlangsung ricuh ketika adanya upaya massa untuk menerobos masuk melalui pintu gerbang DPRK yang diblokade ketat oleh puluhan personil Satpol PP dan petugas dari kepolisian Bener Meriah. Namun, upaya menahan pergerakan massa gagal. Gerbang kantor dewan rusak berat dijebol warga.
Selanjutnya, massa yang nyaris anarkis berhasil diamankan dan diberikan kesempatan memasuki kantor ruangan dewan. Ketua DPRK, M Nasir AK dengan angggotanya akhirnya menemui massa untuk beraudiensi di ruang sidang setempat.
“Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan ke sini (DPRK). Kami minta rekomendasi lembaga terhormat ini untuk membebaskan saudara kami dari penjara karena dituding main kayu. Bebaskan lahan Paya Rebol sebagai lahan izin garap pertanian. Ganti rugi kerugian akibat kesewangan Polhut dan ganti Ahmad Ready sebagi Kadis Kehutanan dan Perkebunan,” ucap Ahmadi.
Menanggapi tuntunan massa ini, M Nasir AK mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mempertimbangkan segala sesuatunya tentang keinginan massa. DPRK harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi terkait maupun Muspida plus Bener Meriah.
“Kami akan melakukan perundingan denganm bupati, tiga instansi terkait yakni badan penyuliuhan, dinas pertanian dan juga kehutan dan perkebunan. Sehingga semuanya jadi jelas. Dan Insyaallah hasilnya akan saya sampaikan Senin mendatang,” ujar Nasir.
Meski DPRK tak menampik tentang fakta kerugian petani akibat dampak operasional Polhut, namun lembaga ini mengaku harus melakukan kajian lebih mendalam untuk menengahi persoalan rakyat dan institusi Pemda .
“Berdasarkan pemahaman kami razia yang berefek buruk bagi petani bukan semata-mata kesalahan petugas Pulhut. Sebagian diantar saudara juga telah ada yang memakai hutan lindung untuk lahan pertanian. Itu sudah jelas salah dan melanggar hukum,” imbuh Nasir (Waspada edisi Sabtu 17 Juli 2014/ Cb.09/b33)
