by

NKRI Dalam PANCASILA

Oleh : Muchlis Gayo SH. M.Si

Muchlis Gayo, SHSetiap saya membaca dan mendengar istilah NKRI, seperti ada getaran perlawanan dalam bathin. Pengetahuan saya bertanya : apakah bentuk Negara Indonesia itu  NKRI atau NRI ?. Saya berasumsi istilah NKRI merupakan istilah lain dari negara federal. Sama seperti USA dan Uni Soviet atau Uni Arab. Jika huruf K diartikan Kesatuan, maka timbul pertanyaan; Apakah Kesatuan  pulau2, ethnis,  bahasa, budaya, agama ?, atau Kesatuan dari beberapa Negara ?. Jika K yang pertama, maka semua perbedaan itulah yang ada dalam sila ke-3 Pancasila, yakni “Persatuan Indonesia”. Jika K kedua maksudnya, maka terjadi penyimpangan dengan isi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang bunyinya ; “………….. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dst…….”. lihat penjabarannya di pasal 1 UUD 1945 ; “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal ini kata yang dikutip dari alenia ke-4, yaitu bentuknya Republik, sifat  Negara adalah kesatuan. Kesatuan merupakan penjabaran sila ke3. Jika NKRI merupakan singkatan dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan terjadi perbedaan penafsiran,  dan kelak dijadikan alat politik untuk memecah Negara kedalam beberapa Negara bagian, seperti RIS.

Mungkin almarhum  Taufik Kiemas dalam kedudukan sebagai Ketua MPR-RI galau melihat hiruk pikuk gerakan daerah-daearh memisahkan diri dari NRI, maka munculah 4 pilar. Pemahaman 4 Pilar Negara dapat diartikan NRI berdiri diatas 4 kaki, 4 tonggak, 4 ajaran dsb. Jika mau sejenak mengkaji ulang sidang pertama dari BPUPKI beberapa bulan sebelum kemerdekaan. The Founding Fathers sudah melihat kebhinekaan cikal bakal Negara yang akan dimerdekakan rawan perpecahan. Oleh sebab itu sidang pertama 29 Mei sd 1 Juni 1945 khusus membahas Dasar Negara, yang dapat menyatukan semua perbedaan.   Isi Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dinamakan Pancasila menjadi kesepakatan sidang dijadikan satu-satunya Pilar Negara Indonesia. Kebhinekaan ethnis, budaya, bahasa, pulau, agama, tertampung dalam Dasar Negara yaitu sila ke-1, ke-2, ke-3, Demokrasi Indonesia tertampung dalam sila ke-4, tujuan bernegara tertampung dalam sila ke 5.

Kaburnya pemahaman terhadap Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar Negara, diawali oleh TAP MPR No. II/MPR/1978, tentang P4 atau Ekaprasetya Pancakarsa. Pelaksanaan Tap MPR ini ikut merubah kurikulum  SD sampai Perguruan Tinggi. Mata pelajaran budi pekerti atau ahlak di SD, SMP, SMA diganti dengan PMP dan PPKN. Di Perguruan Tinggi  Dasar-dasar Pancasila dan Filsafat Pancasila dimasukan kedalam komponen MKDU ( Mata Kuliah Dasar Umum ) mata kuliah Wajib Negara,  yang wajib diajarkan disemua program study. Untuk PNS/ABRI, masayarakat, wajib mengikuti penataran P4.

Maksud diselenggarakannya P4, merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar maksud ini materi PMP, PPK, Pancasila MKDU mengarah kepada pembangunan karakter warga Negara yaitu karakter Pancasila. Tap ini berlawanan dengan maksud sidang ke-1 BPUPKI, sidang yang mencari dasar, falsafah, ideologi Negara, bukan untuk anggota warga Negara.  Tegasnya Negara yang ber-Pancasila, bukan rakyatnya. Bilamana rakyat patuh dan taat kepada UU yang ditetapkan oleh DPR-RI, maka rakyat sudah ber-Pancasila.  Keterkaitan tidak langsung ini, karena Sumber Hukum UU adalah konstitusi/UUD 1945.  Tuntunan hidup warga Negara adalah ajaran agamanya, hanya ajaran agama yang mampu membentuk prilaku manusianya.

Amburadulnya berbangsa dan bernegara pasca ORBA,  tidak terlepas dari amburadulnya sumber hukum UU yang dilahirkan oleh DPR-RI era reformasi. Mengamandeman UUD 1945 sebagai sumber hukum UU oleh MPR-RI, dengan latar belakang pendidikan, serta pemahaman Pancasilanya lulusan P4 dan MKDU, adalah kristalisasi kekacauan berbangsa dan bernegara. Kita berharap di era pemerintahan Jokowidodo,  semua warga negara yang mengakui dasar negara Indonesia Pancasila, mengkaji dan memahami kembali dasar-dasar lahirnya Pancasila dan filsafat Pancasila, untuk menjaga kemurnian lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

*Penulis  adalah  Dosen Pancasila UGP Takengon

Comments

comments