Aulia Sofyan*
SEKTOR perhubungan dan transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang telah berkembang sangat dinamis serta berperan di dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.
Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan lokal, stabilitas politik termasuk mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang diindikasikan melalui berbagai indikator transportasi antara lain: kapasitas, kualitas pelayanan, aksesibilitas keterjangkauan, beban publik dan utilisasi/kegunaan. Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut dapat lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005).
Kondisi transportasi yang ada di daerah terpencil masih terbatas baik dari segi jumlah maupun sarana prasarana. Kondisi jalan masih memiliki kualitas yang buruk yang akses terbatas jumlah dan masih sulit untuk kendaraan bermotor. Alternatif transportasi yang baik adalah mengandalkan kondisi alam seperti sungai, laut, ataupun udara namun itu masih terbatas. Kondisi geografis yang tidak mendukung untuk kendaraan menyebabkan daerah terpencil hanya dapat dicapai dengan jalan kaki. Pelaksanaan angkutan ke dan dari daerah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute-rute demikian. Oleh sebab itu guna mengembangkan daerah-daerah tersebut dan menembus isolasi, pelaksana angkutan baik swasta maupun koperasi kiranya dapat diberi kemudahan tertentu.
Letak kabupaten-kabupaten yang berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan wilayah yang didominasi pegunungan, menjadikan daerah ini masih terisolir. Prasarana transportasi menjadi kendala utama. Takengon dan daerah lain di sekitar Aceh Tengah bisa dibilang jauh dari keramaian arus lalu lintas. Jalur ke Takengon menjadi semacam jalan “buntu”. Artinya, angkutan semacam bus dan truk tidak dapat melanjutkan perjalanan ke daerah lain, sehingga kembali melalui jalan yang sama. Begitu juga dengan Singkil yang terasa begitu terpinggirkan dalam sektor perhubungan. Kondisi riil yang ada sekarang sebenarnya sudah sangat lumayan dibandingkan dengan sebelum tsunami. Namun di saat musibah banjir datang terasa sektor perhubungan di daerah ini perlu mandapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah.
Strategi
Salah satu upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memperbaiki dan membuka ruas jalan baru yang bernilai ekonomis, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten. Terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Untuk memajukan transportasi, Pemerintah Aceh harus menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu yang tak kalah penting adalah terus berupaya meningkatkan mutu infrastruktur, pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur-infrastruktur tersebut. Sehubungan dengan penyediaan berbagai macam moda sarana/prasarana transportasi bagi daerah pinggiran terpencil, prioritas perlu ditekankan pada pengembangan fasilitas pelayanan transportasi di daerah pedesaan yang diharapkan akan meningkatkan aktifitas perekonomian wilayah-wilayah tersebut.
Selain membangun berbagai infrastruktur transportasi, pemerintah kiranya perlu untuk selalu menyediakan transportasi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil, misalnya dengan kebijakan-kabijakan untuk menurunkan harga BBM, memberikan subsidi, melakukan pengawasan ketat terhadap tata niaga dan distribusinya dan sebagainya. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan transportasi, pemerintah wajib menerapkan kebijakan-kebijakan regulasi dan manajemen transportasi yang efektif, serta melakukan pengawasan-pengawasan ketat terhadap pengoperasian kebijakan-kebijakan tersebut untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahan atau organisasi penyelenggara transportasi.
Hal terakhir yang paling penting dari pembangunan sektor transportasi adalah pembangunan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia di bidang transportasi. Selain itu, diperlukan peran serta segenap pengguna transportasi untuk memelihara sarana dan prasarana transportasi, serta turut mematuhi berbagai peraturan keselamatan yang ada untuk mengurangi terjadi kecelakaan. Di masa mendatang, pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah Aceh adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi antar dan inter kabupaten di Aceh. Pembangunan hanya akan tetap terkutub di titik-titik tertentu bila tak ada dukungan jaringan prasarana yang merata. Saat ini pemerintah daerah memulai pembangunan dengan sistem gunting. Maksudnya, pembangunan dilakukan dari dua arah bersamaan. Satu arah dari ibu kota menuju daerah-daerah terpencil di pinggiran, pada saat yang sama dari daerah terpencil ke pusat pemerintahan.
Kita memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas Kebijakan positif yang akan memberikan perhatian berimbang kepada Aceh bagian barat dan timur namun juga jangan melupakan bagian tengah. Hal ini dikarenakan di samping mengumandangkan kebijakan brillian tersebut, penulis menilai kebijakan strategis itu tidak hanya cukup dicetuskan, dilaksanaknan oleh Gubernur semata, tapi harus direspons dan didukung oleh seluruh Kepala Dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten/kota.
Keinginan untuk membentuk provinsi baru merupakan bentuk sikap protes masyarakat, politisi dan elit terhadap kondisi riil yang ada yang memerlukan perhatian lebih. Ada baiknya Gubernur beserta kepala-kepala dinas dapat melakukan safari ke daerah-daerah bagian tengah tersebut untuk melihat dengan mata kepala sendiri dan ikut merasakan bagaimana keadaan masyarakat desa di kawasan tengah Aceh. Bila permasalahan pemekaran daerah baru (ALA, ABAS) di Aceh merupakan ketidakpuasan daerah yang terisolir dan terpencil. Selain itu, keinginan daerah pemekaran baru muncul karena tidak ada intervensi pembangunan dan juga minimnya intervensi Negara, dalam hal ini pemerintah pusat.
Mengapa penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah prasarana perhubungan di beberapa kabupaten yang terletak di Aceh bagian tengah. Hal ini dikarenakan isu ini akan segera muncul menjadi bagian dari isu-isu strategis yang akan dikembangkan oleh calon-calon Kepala Pemerintahan Aceh dalam pilkada ke depan. Untuk merebut hati dan suara di kabupaten-kabupaten Aceh bagian tengah, isu kurangnya prasarana dan sarana publik akan mengemuka dan akan menjadi platform calon Kepala Pemerintahan Aceh. Isu ini menjadi menarik karena Irwandi Yusuf sebagai Gubernur incumbent dan Muhammad Nazar sebagai Wakil Gubernur incumbent yang masing-masing akan maju sebagai calon Gubernur yang akan datang menginginkan bakal calon mereka berasal dari wilayah tengah dan barat Aceh. (aceh.tribunnews.com)
* Penulis adalah Alumni Program Professional Master Degree Urban Planning, ITC Enschede-Belanda.
