Banda Aceh | Lintasgayo.com – Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Aceh dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh atas penunjukan Firdaus Nuzula sebagai Komisaris Independen di PT. Pembangunan
Aceh (PT. PEMA), Jum’at (02/05/2025).
Penunjukan ini dinilai cacat hukum dan mencederai prinsip good governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Firdaus Nuzula diketahui menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh saat dilantik menjadi Komisaris Independen PT. PEMA.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya Pasal 38, yang secara tegas menyatakan bahwa komisaris BUMD tidak boleh sedang menjadi pengurus partai politik, atau harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari partai politik sebelum
diangkat.
“Penunjukan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencoreng komitmen Pemerintah Aceh terhadap tata kelola yang bersih dan transparan,” tegas Sadikin Arisko, Koordinator AMG.
Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengangkatan jabatan publik di lingkungan BUMD, sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga
lembaga daerah.
AMG mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi dan
membatalkan pengangkatan Firdaus Nuzula demi menjaga integritas kelembagaan PT. PEMA.
Lebih lanjut, AMG juga meminta agar DPD Partai Demokrat Aceh bersikap tegas, dengan segera memberhentikan Firdaus dari kepengurusan partai jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri secara sukarela.
“Partai politik semestinya menjadi pelopor dalam menjunjung hukum dan etika, bukan justru membiarkan pelanggaran terjadi di depan
mata,” pungkas Sadikin.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk turut mengawasi dan mendorong pemerintah daerah agar tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan menjaga semangat reformasi birokrasi yang bersih dan profesional. (Mhd/Ril)
