Takengon | Lintasgayo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Fitriana Mugie, mendapat sorotan publik pasca aksi sejumlah nelayan cangkul padang Jum’at (16/05) lalu.
Pada aksi itu DPRK memang memutuskan mengiyakan tuntutan para nelayan untuk difasilitasi berdiskusi dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dan meminta Pemkab menghentikan sementara aktivitas pembongkaran cangkul padang sampai terjadinya diskusi.
Keputusan itu membuat banyak pihak menuding DPRK memihak nelayan yang menolak ditertibkan. Ditambah lagi, DPRK dianggap tidak konsisten karena sebelumnya sempat melontarkan pernyataan dukungan pembongkaran.
Menjawab hal ini, Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, kepada awak media mengatakan tetap mendukung program Pemerintah Aceh Tengah yang memihak kemaslahatan rakyat.
“Pada prinsipnya Saya Fitriana Mugie Sebagai Ketua DPRK Aceh Tengah sangat mendukung program eksekutif untuk kemaslahatan rakyat, demi masa depan daerah ini,” katanya, Minggu (18/05/2025).
“Tapi tuntutan para nelayan yang masih menolak untuk ditertibkan juga harus kami dengarkan dan fasilitasi,” tambahnya.
Hal ini kata dia, untuk kebaikan dan kenyamanan bersama. Pembongkaran cangkul padang dan cangkul dedem akan dilaksanakan setelah para pemilik cangkul bertemu dengan Bupati Aceh Tengah.
“Kita fasilitasi para nelayan dan bupati bermusyawarah dari hati ke hati demi kebaikan bersama,” katanya.
Politisi Golkar ini menjamin akan secepat mungkin memfasilitasi nelayan pemilik cangkul padang untuk bertemu langsung dengan Bupati Aceh Tengah agar mendapatkan solusi yang terbaik.
Ia juga kembali menegaskan dukungan terhadap program penertiban cangkul padang dan cangkul dedem.
“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam menertibkan Danau Lut Tawar. Kita akan ikut pastikan pembongkaran ini tetap harus berjalan,” katanya.
“Semoga dengan adanya pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah nantinya, upaya penyelamatan danau bisa dijalankan dengan baik. Semoga semuanya dimudahkan Allah SWT,” tutupnya. (Mhd)
