Oleh: Rezeki Nakoya*
Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat bukan sekadar kebijakan administratif. Bagi kami, para lulusan pendidikan keguruan, terutama yang berasal dari daerah seperti Bener Meriah, Aceh itu seperti palu godam yang menghantam mimpi.
Dulu, menjadi guru honorer adalah pintu masuk yang paling realistis untuk mulai mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Hari ini, pintu itu tertutup rapat.
Saya lulus dari FKIP Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2025. Bersama teman-teman seangkatan, saya melewati masa kuliah dengan semangat besar untuk suatu hari berdiri di depan kelas, mendidik anak-anak kampung kami sendiri.
Kami belajar pedagogik, menjalani praktik lapangan, menyusun rencana pembelajaran, dan dibentuk menjadi pendidik profesional. Tapi setelah toga dilepas dan ijazah di tangan, yang kami temui bukan ruang kelas, melainkan kekosongan.
Di sisi lain, kenyataan di lapangan sangat ironis. Banyak sekolah di Bener Meriah terutama di wilayah pelosok dan perbatasan kekurangan guru.
Guru yang pensiun tidak segera tergantikan. Ada kelas-kelas yang harus digabung karena tidak ada pengajarnya. Ada siswa yang belajar seadanya karena tak ada guru bidang studi.
Tapi formasi ASN hanya dibuka terbatas, dan itu pun lebih sering terserap oleh mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honorer.
Sekolah swasta, yang seharusnya menjadi alternatif, justru terhimpit kondisi keuangan. Mereka kesulitan merekrut guru baru karena tak sanggup menggaji layak.
Akibatnya, para lulusan Pendidikan yang sejatinya siap mengajar malah menganggur, beralih profesi, atau pindah ke luar daerah. Kami kehilangan arah, dan lebih menyedihkan lagi, kami merasa tak dibutuhkan.
Kami tidak menuntut untuk langsung diangkat sebagai ASN. Kami sadar, jalur itu panjang dan terbatas. Yang kami minta adalah jembatan.
Skema kontrak daerah, insentif pengabdian di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta, atau program pemberdayaan guru lokal itulah harapan kami.
Ada banyak model yang bisa diadopsi jika ada kemauan politik dan visi jangka panjang dari pemangku kebijakan.
Kami ingin mengajar. Kami ingin kembali ke sekolah-sekolah tempat kami dulu menimba ilmu, lalu membagikan ilmu itu kepada generasi berikutnya.
Kami tidak ingin menjadi penonton dari keruntuhan pendidikan di kampung sendiri hanya karena tidak ada jalur untuk terlibat.
Pemerintah daerah harus hadir. Ini bukan semata-mata soal lapangan kerja, tapi soal keberlanjutan pendidikan. Tanpa regenerasi guru, pendidikan akan terputus. Dan ketika pendidikan gagal, masa depan daerah ikut terancam.
Jangan biarkan semangat mengajar kami padam sebelum sempat menyala. Berikan kami jalan untuk mengabdi.
*Penulis merupakan lulusan FKIP Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Syiah Kuala 2025, Warga Pondok Baru Bener Meriah.