Takengon | Lintasgayo.com – Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Tengah menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna DPRK terkait Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024.
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Ketua Fraksi NasDem, Wahyudin, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Aceh Tengah yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Ini pencapaian administratif yang patut diapresiasi, namun keberhasilan sesungguhnya adalah ketika anggaran berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wahyudin.
Hal senada disampaikan oleh Genap, Sekretaris Fraksi NasDem, yang menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap anggaran harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah konkret Bupati dan Wakil Bupati dalam menertibkan alat tangkap jenis “Cangkul Padang” dan “Cangkul Dedem” di Danau Lut Tawar.
Penertiban ini dinilai penting dalam menjaga kelestarian danau sekaligus mendukung ekonomi nelayan tradisional.
Namun demikian, Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah persoalan serius, salah satunya kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang rusak berat, seperti jalur Takengon–Blang Kejeren, Kampung Linge–Jamat, Mungkur- Gewat dan ruas Angkup–Genting Gerbang serta pengasapalan Gelumpang Payung- Blang Mancung.
Fraksi NasDem mendesak Pemkab agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas kewenangan.
Dalam pernyataannya, Genap menegaskan perlunya percepatan pengisian jabatan struktural yang masih kosong.
“Banyak jabatan Kepala Dinas yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), dan ini berdampak langsung terhadap stagnasi pelaksanaan program daerah. Oleh karena itu, Fraksi NasDem mendorong Bupati untuk segera melakukan rotasi dan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah secara akuntabel dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk pembukaan pos retribusi baru di beberapa kecamatan seperti Celala dan Ketol, serta pengawasan ketat terhadap Pos Retribusi Ise-Ise.
Sebagai penutup, Wahyudin menambahkan bahwa kritik dan saran yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk komitmen Fraksi NasDem untuk mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab, Fraksi NasDem mendukung penuh LPJ ini sebagai bentuk pertanggungjawaban APBK tahun anggaran 2024. Semoga ke depan, pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Mawardi)