AMG akan Gelar Aksi, Tuntut Kesejahteraan dan Penyelamatan SDA Di Aceh Tengah

Banner seruan aksi AMG. Dok Ist.

Takengon | Lintasgayo.com – Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) berencana melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu, 10 September 2025 mendatang.

Aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat dan direncanakan berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Dalam poster seruan aksi yang beredar, Aliansi Masyarakat Gayo menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

AMG menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari Bupati hingga seluruh anggota DPRK, gagal dalam mensejahterakan rakyat dan memperhatikan perekonomian masyarakat.

Lima tuntutan utama disampaikan dalam rencana aksi tersebut diantaranya :

1. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan rakyat.

2. Minimnya perhatian serius dari Pemerintah dan DPRK Aceh Tengah terhadap perekonomian warga.

3. Tuntutan realisasi Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Penegakan supremasi hukum yang harus berdiri di atas segala kepentingan.

5. Penyelamatan sumber daya alam dari eksploitasi yang dilakukan oleh para “perampok berkedok investor”.

AMG dalam seruan itu, juga memberikan ultimatum tegas. Jika kelima tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan menuntut penurunan Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh anggota DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang akan berpartisipasi diimbau untuk berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.

Koordinator Aksi, Mulyadi, S.Sos, kepada awak media menegaskan bahwa aksi ini adalah suara kolektif masyarakat yang sudah terlalu lama dipinggirkan.

“Kami turun bukan karena kepentingan kelompok atau politik, tapi murni karena suara rakyat yang terus diabaikan,” ujarnya, Senin (08/09/2025).

“Pemerintah dan DPRK Aceh Tengah harus sadar, mereka dipilih untuk menyejahterakan masyarakat, tapi apa yang terjadi kemiskinan semakin tinggi, pelayanan publik amburadul, korupsi mulai dari ranah kecil desa Sampai tingkat kabupaten malah di biarkan, dan potensi daerah terbengkalai. Bila mereka tidak mampu menjawab lima tuntutan ini, maka jalan terbaik adalah mereka mundur dari jabatannya,” tambahnya. (LG07)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.