Takengon | lintasgayo.com— Ruas Jalan Nasional Kampung Ise-ise–Lumut menuju Kampung Owaq Kecamatan Linge sangat memperihatinkan dengan kondisi sangat kritis. Longsor berulang, luapan air di sekitar jembatan Kampung Lumut, dan penanganan yang tidak tuntas Jika dibiarkan,putusnya jalan nasional bukan lagi kemungkinan, melainkan soal waktu.
Material longsor berupa lumpur, tanah, bebatuan, dan kayu terus menutupi badan jalan setiap hujan deras.Kondisi ini secara nyata mengancam keselamatan pengguna jalan, warga desa disekitar Jembatan, melumpuhkan distribusi logistik, dan menutup akses darat, Ini bukan gangguan musiman,ini kegagalan mitigasi.
Al Misry Al Isaqi menegaskan, negara tidak boleh menunggu korban untuk bertindak. Ruas jalan ini berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dengan pelaksana teknis PT Hutama Karya (HK). Namun fakta di lapangan menunjukkan pembersihan sesaat, lalu longsor kembali. Jalan sering tambal-sulam ini adalah bentuk kelalaian struktural jika terus diulang.
“Jalan nasional ini bukan ruang uji coba. Jika jembatan terus meluap dan longsor dibiarkan berulang, maka PT Hutama Karya harus berhenti berdalih. Bertindak serius sekarang, atau siap dimintai pertanggungjawaban publik,” tegas Al Misry Al Isaqi.
Ia secara tegas menunjuk Bambang selaku Kepala Proyek PT. Hutama Karya sebagai penanggung jawab teknis di lapangan.
“Membersihkan lumpur hari ini lalu membiarkan longsor datang kembali besok bukan kerja teknis, itu pembiaran. Dan pembiaran di jalan nasional adalah kejahatan administratif,” lanjutnya.
Menurutnya, penguatan lereng, normalisasi alur sungai, dan perbaikan sistem drainase adalah kewajiban mutlak, bukan tambahan pekerjaan. Mengabaikannya berarti dengan sadar mempertaruhkan nyawa pengguna jalan dan warga sekitar.
Sebagai BUMN PT. Hutama Karya tidak berhak bersembunyi di balik laporan progres dan alat berat yang dipajang untuk dokumentasi.
“Tanggung jawabnya jelas menjamin keselamatan publik. Jika gagal, maka kegagalan itu tidak bisa dipindahkan ke cuaca atau alam” Tegasnya.
Ia melanjutkan BPJN bersama PT Hutama Karya harus segera turun dengan tindakan konkret, terukur, dan diawasi secara terbuka.
“Tidak ada lagi ruang untuk kerja setengah hati. Negara tidak boleh kalah oleh longsor. Dan rakyat tidak boleh terus dijadikan korban kelalaian”.Tutupnya. ( LG01)