Redelong | Lintasgayo.com – Himpunan Mahasiswa Bener Meriah Sumatera Utara (HIMABEM-SU) menyoroti keras kondisi proses belajar mengajar pascabencana hidrometeorologi yang berlangsung di pengungsian Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Anak-anak sekolah terpaksa mengikuti kegiatan belajar di tenda darurat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipasang di sekitar lokasi pengungsian.
Kondisi sekolah tenda tersebut dinilai tidak layak, minim fasilitas, dan jauh dari standar ruang belajar yang aman dan manusiawi.
HIMABEM-SU menilai BNPB sebagai penanggung jawab utama penanganan darurat bencana telah gagal memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan bagi anak-anak terdampak.
Arif, Kader HIMABEM-SU, menyampaikan bahwa penggunaan tenda darurat BNPB sebagai ruang belajar tanpa dukungan sarana pendidikan yang memadai merupakan bentuk kelalaian serius dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal bencana.
Ia menegaskan, hingga kini tenda sekolah tidak dilengkapi meja, kursi, buku pelajaran, maupun alat tulis yang layak.
“Ironisnya, sekolah sudah diwajibkan kembali aktif sejak 5 Januari 2026, sementara BNPB belum menyiapkan ruang belajar darurat yang aman dan layak. Anak-anak dipaksa belajar di bawah tenda pengungsian tanpa perlindungan dan fasilitas dasar,” tegas Arif.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi BNPB dalam menangani sektor pendidikan pada wilayah terdampak bencana.
Padahal, pemenuhan hak pendidikan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat, bukan sekadar pelengkap.
Sebagai putra daerah Bener Meriah yang tengah menempuh pendidikan di Sumatera Utara, Arif menilai pembiaran ini tidak dapat ditoleransi.
Membiarkan anak-anak korban bencana belajar di lingkungan yang tidak aman dan tidak layak, kata dia, merupakan bentuk ketidakseriusan BNPB dalam menjalankan mandat kemanusiaan.
Atas kondisi tersebut, HIMABEM-SU mendesak BNPB untuk segera bertanggung jawab penuh dengan menyediakan ruang kelas darurat yang layak, aman, dan ramah anak, serta memastikan pendistribusian school kit bagi seluruh siswa terdampak secara menyeluruh dan tepat sasaran.
Selain itu, HIMABEM-SU juga meminta Kemendikdasmen dan Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam dan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja BNPB di lapangan.
“Jika BNPB terus abai dan lamban, kami siap turun langsung melakukan advokasi dan pengawasan. Hak pendidikan anak-anak Bener Meriah tidak boleh menjadi korban kelalaian penanganan bencana,” pungkas Arif. (Mhd/Ikhlas H)