Gayo Merdeka : Gubernur dan Kroninya Tidak Punya Hati

Oleh : Waladan Yoga *)

Disaat Gempa melanda Tanah Gayo dan beberapa musibah lainnya yang melanda Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh (DPRA dan Gubernur/Wagub) tidak seharusnya mengedepankan kepentingan politiknya. Pihak eksekutif dan legeslatif Aceh justru mengambil kesempatann untuk meloloskan nafsu politiknya seperti mengedepankan agenda Pengukuhan Wali Nanggroe, Pengibaran Bendera Bintang Bulan dan Lambang Aceh.

Jika pemerintahan Aceh mempunyai hati nurani maka pemerintahan aceh pasti akan mengedepankan penanganan korban gempa dan memperhatikan secara serius cara membangun kembali pasca Gempa. Jika melihat kondisi dilapangan justru pemerintahan Aceh Tidak serius dan cenderung setengah hati membantu penanganan gempa Gayo.

Disaat Gayo tidak berdaya dengan musibahnya malah pemerintahan aceh mengambil kesempatann untuk syahwat politiknya. Lalu, dimana letak hati nurani pemerintahan Aceh saat ini?

Ini bukti jika pemerintahan Aceh tidak pernah ikhlas membantu Gayo. Jika  pemerintah Aceh tidak sanggup dan tidak ikhlas membantu Gayo, maka sudah selayaknya penanganan Gempa Gayo diserahkan saja kepada Pemerintah Pusat, karena pemerintah pusat sudah bersedia mengambil alih penanganan Gempa Gayo.

Pemerintahan Aceh jangan jadikan Gempa Gayo sebagai lahan proyek yang menguntungkan kolega dan kelompok sendiri. Wali Nanggroe dan Bendera Bintang Bulan tidak akan pernah bisa menyelesaikan Masalah Gempa Gayo dan masalah Aceh secara keseluruhan. Sudah saatnya Gubernur memiliki sikap ikhlas membantu rakyatnya, jika tidak sanggup maka sudah selayaknya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf mengundurkan diri saja. (Release Gayo Merdeka).

Ketua Gayo Merdeka *)