Menunggu Relevansi Wali Nanggroe

Oleh : Dedy Saputra E

Kehadiran wali nanggro di tengah masyarakat aceh menimbulkan pro dan kontra dari bebarapa kalangan. Terutama di tubuh kombatan GAM sendiri hal ini terbukti dari beberapa kombatan GAM mengkritik pedas terhadap pengukuhan Wali Nanngro (WN) yang di laksanakan pada hari senin tanggal 16 desember 2013, Linggadinsyah dalam harian waspada menyatakan “Malik Mahmud bukan orang yang mampu mempersatukan Aceh”, dengan kritikan yang hadir dari mantan kombatan Gam ini, jelaslah bahwa kehadiran WN bukan menjadi solusi dari perdamaian yang terjadi di aceh melalui perjanjian di Helsinki, ini akan menjadi batu loncatan bagi pihak-pihak Kombatan GAM yang pro untuk memerdekakan secara sistematis untuk kepentingan beberapa pihak, terutama terhadap tubuh penguasanya. Penulis menganalisis akan terjadinya sebuah konspirasi  memerdekakan aceh untuk lepas dari NKRI, dengan di kukuhkannya WN, hal ini di latar belakangi dengan sistem-sistem yang mulai dibangun dari dalam, seperti Perda tentang bendera, bukankah hal ini menuju sebagai syarat-syarat Negara yang berdaulat. WN yang seharusnya menjadi tolak ukur perdamaian di aceh, kini kehadiran nya menjadi konflik antar saudara. Kalau kita bertanya, Siapakah yang di rugikan? Jawabannya adalah rakyat. yang mudah di katomi akan isu-isu isme untuk mendukung bebarapa kalangan sehingga terjadilah perang yang akan berkepanjangan, bukan saja perang senjata, tetapi akan hadir perang social,ekonomi dan pilitik yang tidak sehat antar masyarakat .

melangkah lebih awal WN bukan tidak mungkin di kemudian hari tidak dapat menjaga relevansi nya sebagai lembaga yang di hormati di aceh. Hal ini terlihat dari kaca mata saat ini dimana kehadirannya hanya untuk beberapa golongan di internal penguasa saja. Bahkan kehadirannya tidak menimbulkan perubahan bagi rakyat golongan kelas menengah ke bawah khususnya di bidang pembangunan ekonomi.

Pemerintah pusat harus berani mengambil sikap tegas terhadap tindakan-tindakan yang di lakukan yang menyimpang terhadap pengukuhan WN,seperti terjaganya relavansi antar suku dan budaya yang ada dikalangan masyarakat. Bila di perlukan pemerintah pusat segera memberi mandat akan kehadiran Provinsi baru di Aceh.

Penulis adalah : Aktivis sosial di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah