Takengen | Lintas Gayo – Ratusan mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK setempat, pada Senin (13/10/2014).
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar DPRK dapat menghadirkan Ketua Umum Yayasan Gajah Putih yang diketuai oleh Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, Ketua Harian Yayasan UGP dan Rektor UGP ke kantor DPRK untuk melakukan musyawarah bersama menyelesaikan persoalan kampus yang tak kunjung selesai.
Selanjutnya, mahasiswa meminta pertanggung jawaban kepada Ketua Umum Yayasan UGP terkait lahan di desa Belang Bebangka dan ditunjukkan dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kemudian mahasiswa juga menuntut pertanggung jawaban kepada DPRK atas kemunduran kualitas UGP, dan selanjutnya mahasiswa mendesak Eksekutif dan Legislatif untuk berkomitmen membangun UGP melalui anggaran yang harus dialokasikan secara khusus.
Pengunjuk rasa secara bergilir menyampaikan orasinya, dan hingga pukul 13:00 Wib, tidak ada satu pun anggota dewan yang bersedia menjumpai para pengunjuk rasa.
Dalam orasinya, sejak berdirinya UGP pada tahun 1986 atau telah berusia 28 tahun, UGP belum memiliki lahan sendiri untuk didirikan kampus, di samping itu mahasiswa juga meminta pertanggung jawaban kepada Ketua Umum Yayasan dalam hal ini Bupati Aceh tengah Nasaruddin, terkait akreditasi kampus UGP yang tak kunjung terwujudkan.
“Pada tahun 2011 lalu padahal gubernur telah mengesahkan lahan untuk UGP seluas 30 Hektar di desa Belang Bebangka, tapi hingga kini lahan itu belum dimiliki secara sah oleh UGP dengan tidak adanya bukti surat yang sah,” ujar koordinator demo Hasri sepertin dilansir rri.co.id.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menilai yayasan UGP yang menjadi andalan masyarakat gayo, saat ini hanya dijadikan sebagai ATM berjalan oleh oknum pejabat struktural yayasan tersebut. (Nusi/Yus/HF/RRI)
