Takengon|Lintasgayo.com|- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti, yang menyebut pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumut telah melalui “kajian ilmiah”.
Afdhalal menegaskan, klaim tersebut merupakan “delusi politik dan pengkhianatan sejarah yang berpotensi memicu konflik pasca-MoU Helsinki 2005.
Afdhalal mempertanyakan keabsahan kajian yang disebutkan Erni: “Kalau benar ada kajian ilmiah, mari buka ke publik. Di mana jurnalnya? Siapa tim akademiknya? Apa metodenya? Jangan seolah-olah rakyat Aceh akan diam!” tegasnya (14/06)
Ia juga mengecam gagasan pengelolaan bersama” yang diusung Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sebagai banal dan menyesatkan.
Ini bukan warung kopi atau tanah hibah yang bisa dikelola dua pihak. Ini soal integritas administratif dan identitas teritorial. Aceh bukan benda mati yang bisa diperjualbelikan,tegas Afdhalal.
Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025) yang mengalihkan empat pulau ke Sumut disebutnya sebagai preseden buruk demokrasi,Hukum tidak lagi berdiri di atas konstitusi, tapi tunduk pada lobi kekuasaan, ujarnya.
Afdhalal menyoroti sikap Pemerintah Aceh yang dinilai pasif dan kompromistis, Jika tidak menggugat ke PTUN, mahasiswa dan rakyat akan ambil alih perjuangan. Aceh berdamai bukan berarti siap dipreteli!
Empat pulau hari ini hanyalah awal. Jika tak dilawan, besok bisa saja pegunungan, dan lusa seluruh narasi sejarah Aceh dihapus dari peta nasional. Diam adalah pengkhianatan, bukan kebijaksanaan. Aceh belum mati!, Tutup Afdhalal. (Mawardi)