Redelong | Lintasgayo.com – Kawasan KM 40, Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan antara warga dan kawanan gajah liar.
Warga hidup dalam kondisi terancam, kehilangan hasil panen, serta mengalami kerusakan serius pada lahan pertanian. Bahkan, beberapa warga pernah menjadi korban langsung akibat serangan gajah.
Ironisnya, upaya pemerintah dalam menanggapi persoalan ini dinilai sangat minim dan jauh dari kata solutif.
Selama bertahun-tahun, warga hanya menerima fasilitas berupa mercon untuk mengusir gajah.
Langkah ini terbukti sangat tidak efektif dan hanya bersifat sementara, sementara kawanan gajah terus datang kembali dan menimbulkan kerusakan.
Amilda Riski, Ketua Kohati Badko HMI Aceh yang juga merupakan warga setempat, angkat bicara dan menyuarakan keresahan warga.
“Kami tidak hanya kehilangan kebun, tetapi juga rasa aman. Solusi seperti mercon itu bukan jawaban. Kami butuh tindakan nyata dari pemerintah Bener Meriah dan BKSDA, bukan sekadar formalitas!,” tegas Amilda melalui pers rilisnya kepada awak media, Sabtu (19/07/2025).
Menurut warga kata Amilda, kawanan gajah kerap muncul di malam hari, merusak tanaman, dan kadang mengejar warga yang mencoba mengusir. Ketakutan bukan lagi perasaan asing bagi masyarakat Negeri Antara itu sudah menjadi bagian dari keseharian.
Dalam hal ini, Kohati Badko HMI Aceh menyampaikan beberapa tuntutan penting:
1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera membentuk tim respons cepat khusus penanganan konflik satwa liar.
2. BKSDA turun langsung ke lokasi, memetakan jalur migrasi gajah dan membuat strategi jangka panjang.
3. Melibatkan masyarakat dalam program edukasi dan mitigasi konflik satwa liar berbasis keselamatan dan konservasi.
Amilda melanjutkan, Konflik antara manusia dan gajah bukan hal baru di Aceh, tapi terus memburuk karena penanganan yang lamban dan setengah hati. Amilda menegaskan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, warga bukan hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga berisiko kehilangan nyawa.
“Negeri Antara bukan medan percobaan. Kami butuh perlindungan, bukan dibiarkan bertahan sendiri melawan ancaman,” ujar Amilda.
“Kohati Badko HMI Aceh menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan siap membawa isu ini ke tingkat provinsi maupun nasional jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” tutupnya. (Mhd)