Lagi, Penghargaan WTP Aceh Tengah Dipertanyakan

TAKENGON – Bupati Aceh Tengah Ir Nasaruddin mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat di Gayo terkait perolehan status daerah terbaik dalam mengelola keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak tiga kali berturut-turut. Sementara masih ada masalah seperti Audit Mega proyek Sapi Peternakan Ketapang yang belum jelas sampai sekarang. Hal itu disampaikan Koordinator II Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-ko) Idrus Saputra kepada The Atjeh Post Senin (12/9).

“Soal mega proyek sapi Ketapang yang tidak jelas itu, hanya satu masalah diantara masalah yang lain,” kata Idrus.

Menurut Idrus, kalau semisal alasan BPK menyebutkan pemberian WTP kepada Aceh Tengah sudah sesuai karena dianggap mengikuti petunjuk administrasi BPK, itu salah, karena seharusnya dituntaskan dulu persoalan penggunaan anggaran pada proyek-proyek besar yang menjadi sorotan masyarakat di Takengon.

“Ya seperti Mega proyek ketapang dan pencetakan sawah baru yang tersebar di beberapa kawasan sepeti di Kecamatan Ketol,” lanjut Idrus.

Menurut Idrus BPK harus menarik balik pemberian WTP kepada pemerintah Aceh Tengah sebelum Nasaruddin dan jajarannya menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut proyek di daerah itu. Kata Idrus lagi, masih sederet proyek yang belum ada audit, seperti beberapa galian C di desa Toweren, Pertambangan di kawasan hutan lindung, dan aaset ratusan kendaraan dinas yang tidak memiliki surat.

“Eksplorasi pertambangan di kawasan hutan lindung itu sama saja membagi-bagi jatah kepada pejabat dan memanipulasi kayu,” jelas Idrus yang sedang menunggu putusan hakim menyangkut laporan Bupati Aceh Tengah tentang pencemaran nama baik, setelah Jang-ko memaparkan manipulasi kursi di DPRK Aceh Tengah.

Sedikitnya ada empat opini pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI, antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Sementara, dari sumber dalam di DPRK Aceh Tengah sendiri menyebutkan apabila WTP yang diberikan BPK kepada Nasaruddin termasuk unik, karena tidak direspon oleh dewan sendiri sehingga memuluskan perolehan WTP. Termasuk tatkala pemerintah Aceh tengah menyampaikan laporan anggaran tahun 2010, ketua dewan mengabaikannya, tidak sedikitpun dipersoalkan.

“Jadi semacam ada pembiaran. saya tidak tahu apakah itu disengaja atau terlupa,” kata sumber yang dihubungi The Atjehpost, kemarin di Takengon. (Jauhari Samalanga | Atjeh Post)