Oleh : Alwin Al-Lahad,*
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah harus segera mengambil tindakan tegas dalam mencegah dan menangani perlindungan anak di Bener Meriah.
Data menunjukkan, hingga September 2023, terdapat 96 kasus kekerasan terhadap anak di Bener Meriah, meningkat signifikan dari 63 kasus pada tahun sebelumnya.
Jumlah permohonan dispensasi data dari mahkamah syariah berjumlah 39 pada tahun 2024, data kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun berjumlah 121 kasus pada tahun 2024.
Perkawinan anak usia dini adalah lingkaran setan yang akan menyebabkan anak stunting, pendidikan terhambat, pola asuh tidak sehat dan kemiskinan, sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah.
Sejumlah elemen masyarakat, termasuk organisasi perlindungan anak, tokoh agama, dan akademisi, telah menyuarakan pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif guna menjamin kesejahteraan anak-anak di Bener Meriah.
Begitu juga dengan kasus Jumlah perkawinan tidak tercatat berbasis kependudukan pada tahun 2024 sekitar 17,573 kasus di tambah lagi perkawinan di bawah usia 18 tahun sangat miris, kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Mestinya ini harus menjadi persoalan serius yang perlu ditangani dengan regulasi yang tegas.
Ironisnya, meskipun angka kekerasan dan pernikahan dini meningkat, upaya konkrit dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Bener Meriah) tampak minim.
Ketiadaan Qanun (peraturan daerah) khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan perlindungan anak mencerminkan kurangnya komitmen serius dalam melindungi generasi muda.
Qanun ini nantinya akan menjadi payung hukum yang memperjelas peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Pemda dan DPRK Bener Meriah harus segera menyusun dan mengesahkan qanun yang komprehensif terkait perlindungan anak.
Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta pernikahan dini akan terus terhambat, dan anak-anak akan tetap menjadi korban.
Selain regulasi, diperlukan juga implementasi program edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif pernikahan dini.
Di samping penguatan Agama Ada 5 strategi yang kita tawarkan ke daerah dalam hal pencegahan perkawinan anak usia dini :
1. Optimalisasi kapasitas anak,
2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawian anak usia dini,
3. Aksibilitas dan perluasan layanan UPTD PPA/DINKES/PPA POLRES/PUSKESMAS/DINSOS.
4. Penguatan rugulasi dan kelembagaan BAPPEDA/APDESI/CAMAT/MUKIM/CAPIL.
5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, masa depan anak-anak di Bener Meriah akan terus terancam.
Demi masa depan cerah anak-anak negeri penting bagi Pemda dan DPRK Bener Meriah untuk segera menginisiasi pembentukan Qanun Perlindungan Anak.
*Penulis Adalah Koordinator Presidium KAHMI Bener meriah.
