Takengon | Lintasgayo.com – Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Tengah Idrus Syahputra mengaku tidak dilibatkan pada kegiatan Pelatihan Life Skill untuk masyarakat kampung yang berlangsung 24-28 Februari lalu.
“Dalam kegiatan Life Skill ini, Saya dan Lembaga tidak terlibat sejak awal. Saya sebagai Ketua DPC Apdesi Aceh Tengah mendapat info bahwa kegiatan itu sedang berlangsung ketika para ketua forum reje masing masing kecamatan menyampaikan ke Saya di grup WA. Saya sampaikan kembali, bahwa Kami Apdesi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut,” katanya kepada Lintasgayo.com melalui pers rilisnya, Senin (03/03/2025).
Idrus menambahkan, sejatinya bila kegiatan itu berdasarkan kegiatan bersama seluruh kampung, seyogyanya harus ada berita acara bersama antar kampung dalam sebuah musyawarah Badan Kerjasama Antara Desa/Kampung (BKAD) di setiap kecamatan. Karena sifatnya kegiatan itu secara bersama dengan kampung lainnya.
Ia juga menjelaskan terkait dengan dugaan adanya pihak atau instansi Vertikal tertentu yang menginisiasi kegiatan dimaksud perlu penyelidikan lebih lanjut
“Ini perlu dibuktikan dan Kami tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa hal tersebut benar adanya. Yang pasti memang setiap kegiatan bersama itu biasanya difasilitasi oleh pihak ke-3,” katanya
Idrus menambahkan, pihaknya telah mengikuti rapat kerja di off room bersama Organisasi Perangkat Daerah, para Forum Reje, dan APDESI.
” Tadi Bupati mengatakan, kedepan berharap segala sesuatu kegiatan kampung yang sifatnya bersama, Kabupaten berhak tau dan harus melalui kajian dan evaluasi terlebih dahulu. Baru kemudian di sampaikan bisa atau tidak kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena selama ini tidak seperti itu, Kabupaten tidak pernah diberi tau,” ucapnya.
“Tadi di sampaikan juga, terkait kegiatan Life Skill tersebut, Bupati akan mengevaluasi bersama DPMK dan Inspektorat apakah dapat restu atau ada hal lain nantinya,” tambahnya.
Terakhir, APDESI Aceh Tengah berharap,
Penting bagi Kampung agar tidak melakukan kegiatan fiktif. Kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan sudah dimusyawarahkan sebelumnya di Musrenbang tingkat Kampung dan Juga Musrenbang Kecamatan.
“Akuntabilitas Dokumen LPJ terpenuhi Sebagai laporan penggunaan Dana Desa,” tutupnya. (Mhd)
