Banda Aceh | Lintas Gayo – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014.
Berdasarkan riset yang dilakukan lembaga anti-korupsi itu terhadap hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada sidang paripurna yang berlangsung 4-5 Juni 2015, setidaknya terungkap 30-an proyek strategis pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 diindikasikan bermasalah.
“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA Indra P Keumala di Banda Aceh, Jum’at (5/6).
Dia menegaskan, langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” terang Indra.
Dia juga mendesak agar Gubernur melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.
“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” sebutnya.
Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja. Namun, lanjut Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.
“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justeru sebaliknya. Apalagi ini sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA. (Rel/FAKAT)
