Takengon|lintasgayo.com – Dalam bulan Ramadhan ini Aceh Tengah dan Bener Meriah dihingar bingarkan dengan berita yang membuat perasaan beraduk aduk. Berita yang kurang menyenangkan dan membuat kegelisahan publik. Dua kabupaten yang terlahir dari satu rahim ini dipanaskan dengan suguhan informasi yang menyanyat hati. Inilah berita yang panas menusuk relung hati publik yang berhasil Lintasgayo.com sunting dan sudah menjadi konsumsi publik.
Dikabupaten Bener Meriah baru-baru dihebohkan tersebarnya Video Call Sex (VCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Periode 2024-2029 diduga dari partai PKS.
Menariknya sang aktor dari VCS ini mengakui dirinya dalam video yang viral itu. Bahkan dia sempat mengaku khilaf telah melakukan perbuatan asusila. Namun sampai saat ini pemeran wanita dalam video tersebut belum jelas identitasnya.
Belum diketahui dengan pasti tentang sikap yang diambil oleh PKS mengenai anggotanya yang sedang bermasalah, publik berharap PKS harus segera ambil sikap tegas terhadap anggota dewan ini. Mengingat Partai PKS adalah partai yang berbasis Islam. Tentu dengan kejadian ini mencoreng nama baik partai yang selama ini dikenal tegas dalam pelanggaran apa lagi tindakan asusila. Semoga saja PKS dapat memperbaiki citranya khususnya di Kabupaten penghasil kopi ini.
Beralih ke kabupaten tetangga Aceh Tengah, dikabupaten ini juga tidak kalah heboh, mulai dari kontroversi pembelian mobil mewah untuk pimpinan DPRK Aceh Tengah, senilai 1.4 miliar.
Sementara seluruh kepala desa (reje), belum menerima gaji bulan 11-12 tahun 2024. Gaya hedon Wakil Ketua 1 dan Wakil ketua 2 DPRK Aceh Tengah ini telah melukai banyak pihak, seakan mereka tidak memihak rakyat. Padahal dulu mereka mengemis suara kepada rakyat.
Apalagi saat negeri ini masih sakit, dalam rundungan hutang, ada defisit, ditambah lagi pemerintah pusat melakukan efesiensi anggaran, haruskah mobil dinas diutamakan. Di bebera daerah di Indonesia, Bupatinya dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas walau sudah disahkan dalam APBD.
Soal Tulah reje, beberapa waktu lalu DPMK Aceh Tengah menjanjikan akan mencairkan Tulah sebelum lebaran, ternyata berbanding terbalik dengan pernyataan (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tengah, Sukirman, S.STP, M.Ec.Dev.
Menurut Sukirman, pihaknya harus menunggu Perbub dulu baru dapat dibayarkan Tulah Reje. Tentu Reje juga sangat berharap agar tulah mereka segera cair, apa lagi sudah mendekati lebaran, banyak kebutuhan yang harus di penuhi. Pemda juga harus segera mencari solusi terbaik penyelesaian masalah tulah para Reje. Keringat mereka sudah kering, namun jerih payah mereka dalam menggerakan roda pembangunan belum dibayarkan.
Tidak hanya soal Tulah dan mobil baru untuk dinas wakil ketua DPRK, soal tambang illegal juga menyita perhatian publik. Tambang ini kembali beroperasi, banyak alat berat yang di turunkan untuk mendulang emas lebih banyak, diperkirakan mereka dapat mendulang emas 20-30 gram emas perhari.
Pihak kepolisian yang seharusnya melakukan penindakan, namun sayangnya mereka kecolongan. Maka tidaklah berlebihan bila tokoh muda Linge, Sertalia menanggapi hal ini.
Tokoh muda ini menyatakan, dia tidak lagi percaya kepada Polisi Aceh Tengah dan meminta Polda turun tangan, karena Polres Aceh Tengah dinilai tidak serius menangani masalah tambang illegal ini. Namun sampai kini gaung itu bagaikana hilang terbawa angin.
Permasalahan tambang illegal ini tidak akan pernah selesai jika Pemda dan DPRK tidak bersuara apapun dan tutup mata. Jika legeslatif dan ekskutif saling bahu membahu, publik percaya mereka akan menemukan solusinya. Namun kini…….?
Jika memang tambang sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat, Pemda dan DPRK harus dapat memberikan solusi, jangan hanya mengeluarkan larangan. Misal rakyat dapat menambang dengan swakelola dengan aturan yang ketat, tidak diperbolehkan menggunakan alat berat, harus menambang secara tradisional. Tentu sebagai masyarakat kita tidak ingin harta kekayaan kita di ambil oleh orang luar yang punya modal, apa lagi dengan cara illegal kemudian melahirkan bencana.
Berita panas lainnya, beberapa waktu lalu pelatihan life skill yang diselenggarakan oleh pihak ke tiga berasal dari Medan. Melibatkan 249 desa untuk mengikuti pelatihan, dimana biaya untuk mengikuti pelatihan harus membayar 12,5 juta perorang. Masing-masing desa harus mengirimkan dua orang mengikuti pelatihannya, jika ditotal nilainya mencai 7.3 M . Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak, bahkan diduga Kejari Aceh Tengah ada dibalik pelatihan life skill ini.
Kepala Kejari Aceh Tengah membantah kalau dia terlibat, Camat juga mengaku tidak pernah mengarahkan kepala desa mengikuti pelatihan tersebut, lain hal dengan Apdesi mereka bahkan tidak dilibatkan sama sekali.Aktivis mengecam keras pelatihan life skill ini, bupati Aceh Tengah juga sempat menanggapi masalah ini. Haili Yoga mengatakan akan mengevaluasi dan duduk bersama dengan seluruh kepala desa, dan melihat dari segi kebutuhan. Tetapi sampai saat ini belum ada satu rilispun hasil dari pertemuan tersebut.
Ahirnya, Kejari Aceh Tengah menjalani pemeriksaan di Kejati Aceh. Pihak Kejati sedang mendalami terkait kasus SKPD yang disebut sebut Kejari diduga minta proyek. Termasuk pelatihan life skill yang ingin dipertegas pihak Kejati Aceh, apakah benar seperti pemberitaan. Salah satu wartawan media online turut diminta keteranganya soal hal ini. Menyikapi keadaan ini publik sangat berharap para penegak hukum tidak main-main menjalankan tugasnya, sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di negeri ini.
Cukup banyak persoalan yang muncul kepermukaan selama Ramadhan di negeri dingin ini dengan sejumlah pemberitaan panas. Semoga kepercayaan publik semakin baik kepada aparat penegak hukum, untuk itu tegakanlah keadilan, karena semuanya sama di mata hukum.
Editorial Lintasgayo.com
