Catatan: Hairiza Satia
Sejak terbitnya Undang Undang pemerintah Aceh No 11 tahun 2006 mengenai otonomi khusus, pemerintah Aceh mendapatkan dana anggaran pemerintah pusat untuk ditujukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pembangunan dan perawatan Infrastruktur serta bidang sosial kemasyarakatan.
Anggaran otsus yang ditujukan pada pemrintah Aceh berlaku sampai 20 tahun, yang kemudian rincianya diperjelas dalam pasal 183 ayat 2 menyatakan bahwa penggunaan dana otsus diberikan setara dengan 2% Plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima belas, sedangkan tahun ke enambelas sampai dengan 20 anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat setara sebesar 1% dari anggaran Plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Pada tahun 2008 menjadi tahun pertama pemerintah Aceh mendapatkan dana otsus sebesar 3,590 Triliun dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 3,728 triliun, tahun 2010 sebesar 3,849 Triliun, tahun 2011 sebesar 4,510 Triliun, tahun 2012 sebesar 5,479 Triliun ,tahun 2013 sebesar 6,222 Triliun, tahun 2014 sebesar 6,824, tahun 2015 sebesar 7,057 Triliun, tahun 2016 sebesar 7,707 Triliun, tahun 2017 sebesar 7,970 Triliun, tahun 2018 sebesar 8,030 Triliun, tahun 2019 sebesar 8,360 Triliun, Tahun 2020 sebesar 7,555 Triliun, tahun 2021 sama hal nya dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 7,555 Triliun.
Tahun 2022 sebesar 7,560 Triliun yang merupakan tahun ke 15 dari 20 tahun masa berlaku dana otsus yang diberikan kepada pemerintah Aceh, sedangkan untuk tahun selanjutnya hingga tahun 2027, dana otsus yang diterima pemerintah Aceh hanya setara sebesar 1% Plafon Dana Alokasi Umum ataupun turun satu kali lipatnya dari tahun sebelumnya hal ini pun sesuai dengan alokasi dana otsus tahun ke 16 yang bertepatan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 3,960 Triliun dan tahun 2024 sebesar 4,276 Triliun , hal ini menunjukan bahwa alokasi dana otsus yang diterima pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan tiap tahunya dengan total alokasi yang diterima pemerintah Aceh selama 17 tahun berjumlah sebesar 104,232 Triliun, Anggaran sebesar ini tentu sangat diharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, namun dengan peningkatan alokasi anggaran otsus selama 17 tahun, belum mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat dilihat dari pertumbuh ekonomi provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang, rata rata pertumbuhan ekonomi Aceh hanya tumbuh sebesar 3% yang merupakan urutan kedua terendah setelah provinsi Riau, selain itu persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir yakni dari tahun 2020 – 2024 provinsi Aceh berada ditingkat pertama dengan penduduk miskin tertinggi di pulau sumatera yakni dengan rata rata 14.72 % pertahun.
Tak hanya itu tingkat persentase pengangguran terbuka di provinsi aceh juga tidak mengalami penurunan yang siginifikan masih menempati urutan ke tiga tertinggi dipulau sumatera setelah provinsi Kepulauan Riau dan provinsi sumatera barat.
Tujuh belas tahun sudah dana otsus dialokasikan pada pemerintah Aceh yang tentu jumlahnya tidak kecil, angka sebesar itu tentu dapat mendorong percepatan perekonomian dan tentunya kesejahteraan rakyat Aceh, namun sangat disayangkan hasil yang sedemikian besar belum mampu mendorong ketertinggalan Aceh dalam segala bidang, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada dipulau Sumatera yang notabennya tidak mendapatkan suntikan dana otsus namun mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan provinsi Aceh yang mendapatkan stimulus dana otsus yang di alokasikan pemerintah pusat setiap tahunya, dan kita ketahui bersama bahwa masa berlaku dana otsus akan berakhir pada tahun 2027, hal ini akan menjadi problem yang serius dan sudah barang tentu akan berdampak terhadap masyarakat Aceh, mengingat dengan besarnya alokasi dana otsus yang diberikan selama 17 tahun belum mampu mengangkat perekonomian Aceh secara signifikan, Ketergantungan pemerintah Aceh terhadap dana otsus masih sangat besar, hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang serius apa yang menyebakan alokasi dana otsus tidak mendorong percepatan ekonomi pada Provinsi Aceh ? Adapun kendala tidak maksimalnya pengelolaan anggaran otsus ialah disebakan kuatnya konflik kepentingan antar elit politik dalam pengelolaan dana otsus, elit –elit politik Aceh kerap kali memamfaatkan alokasi dana otusus sebagai ladang bagi bagi kue kekuasaaan sedangkan dana otusus ditujukan untuk mengangkat perkonomian rakyat, kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan infrastruktur yang merata disemua wilayah, praktek bagi bagi kue kekuasaan ini kerap kali terjadi pada alokasi dana otsus dibidang pembangunan infrastruktur.
Lain hal tata kelola penggunaan dana otsus juga bermasalah karena tidak adanya orientasi, indikator, capaian, pengawasan serta transparansi yang jelas.
Hal inilah membuat dana otsus kerap kali dialokasikan tidak tepat sasaran bahkan diselewengkan baik dibidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta pembangunan ekonomi, selain tata kelola dan perencaanan anggaran yang buruk penyebab tidak maksimalnya penggunaan dana otsus juga disebabkan oleh kontestasi pemilihan kepala daerah yang dijadikan sebagai wadah untuk perebutan kekuasaan dan tukar kepentingan para elit politik, maka tidak heran para pemimpin yang terpilih berkarter korup, hal ini terbukti dari besarnya kasus korupsi yang terjadi 10 tahun kebelakang di provinsis Aceh yang mana 80% terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan juga sebagian dari ASN, Problematika birokrasi yang buruk menjadi momok yang mengkhawatirkan masa depan masyarakat Aceh dalam mendorong perekonomian masyarakat, mengingat dana otsus akan berakhir tahun 2027 yang mana sampa hari ini belum ada kepastian apakah dana otsus ini akan dilanjutkan atau tidak. Alokasi dana otsus selama 17 tahun ini telah benar – benar membuat masyarakat murka dan muak dengan setiap kepemimpinan pemerintah aceh, setiap pergantian kepemimpinan tak mendorong lahirnya perbaikan dan kesejahteraan oleh karena itu untuk menangani persoalan yang komplek dan sistemik ini yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen adalah Pertama, Keterlibatan masyarakat untuk ikut andil dan mengambil peran serta mengawasi dan memastikan transparansi dalam memilh pemimpin yang berkualitas dipilkada 2024 yang akan berlangsung bulan november nanti, tak hanya itu masyarakat diharapkan tidak tergiur jika ada yang memberikan uang oleh paslon- paslon tertentu, tak hanya itu masyarakat juga diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Kedua seluruh lapisan masyarakat, para akademsi dan perguruan tinggi diharapakan mampu menjadi garda terdepan sebagai agen control pemerintah dalam mengawasi segala bentuk kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah. Ketiga pemimpin terpilih dalam pilkada 2024 diharapkan benar benar mampu memenampung aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat, melakukan perbaikan birokrasi, tata kelola kepemerintahan, perencaaann anggaran yang terukur, dan memiliki capaian kerja yang dapat berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tak hanya itu pemerintahan terpilih diharapkan melibatkan masyarakat dari seluruh lapisan dalam membuat perencanaan anggaran maupun program, hal ini diharapkan agar masyarakat benar – benar terlibat sebagai subjek pembangunan. Keempat pemerintah terpilih diharapkan mampu memaksimalkan alokasi dana otsus dalam waktu tiga tahun terakhir ini untuk bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, mengapa bagian ini harus diprioritaskan? Karena tiga bidang inilah menjadi kunci utama membangun masyarakat, fungsi utama alokasi dana otsus dibidang pendidikan ialah ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah Aceh dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan dengan baik, memastikan pendidik yang berkualitas, kurikilum yang dapat membangun kesadaran Kritis, bebas, mandiri dan kreatif, memastikan infrastruktur pendidikan layak pakai diseluruh wilayah, fasilitas pendidikan yang lengkap yang dapat menunjang kemampuan dan keterampilan, memberikan beasiswa gratis bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang S1,S2 hingga S3, dan terakhir yang tak kalah pentingnya ialah memastikan para pendidik agar mendapatkan gaji yang layak, dan memastikan masa depan pegawai honorer. Tak jauh berbeda dengan bidang pendidikan pemerintah Aceh juga harus memaksimalkan dana otsus dalam 3 tahun terakhir ini pada bidang kesehatan, mulai biaya berobat gratis, pembangunan puskesmas di wilayah terpencil, peralatan medis yang lengkap, pemberian obat gratis yang berkualitas, tenaga medis yang mumpuni, meningkatkan jumlah kuantitas dokter disetiap wilayah, dan memastikan pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan ramah dalam melayani masyarakat, serta memastikan seluruh tenaga kesehatan diberikan gaji dan masa depan yang layak.
Untuk alokasi dana otsus pada bidang ekonomi pemerintah memastikan meningkatnya pendapatan perkapita, mendorong permberdayaan ekonomi rakyat, dan memastikan pembangunan infrastur jalan setiap wilayah dapat diakses dengan baik, serta dapat menekan penurunan jumlah pengangguran dengan mendorong pertumbuhan UMKM. Tiga faktor ini diharapakan benar- benar diperhatikan secara serius dan dilakukan secara sungguh agar dapat mendorong percepatan pembangunan di provinsi Aceh yang kita ketahui jauh tertinggal disegala bidang dengan provisi lainya di Indonesia, tentu semua ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat Aceh dan menurunkan angka kemiskinan serta penggangguran secara signifikan, dengan hadirnya kualitas pendidikan yang tinggi mendorong masyarakat mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih besar sehinga dapat terhindar dari kemiskinan, dengan pendapatan ekonomi yang tinggi masyarakat dapat mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta dengan kulitas kesehatan yang tinggi masyarakat dapat produktif melakukan kegiatan ekonomi dan mengakses pendidikan yang tinggi, semua ini dilakukan semata – semata agar seluruh elemen masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Keempat gebernur Aceh terpilih diharapkan sungguh – sungguh dalam memperbaiki problematika yang demikian kompleks, karakter yang jujur, disiplin, berani dan berpengetahuan yang luas menjadi senjata utama yang harus dimiliki seorang pemimpin serta seluruh para aparatur yang berada dilingkar pemerintahan untuk memastikan setiap kebijakan dan kerja yang dilakukan memiliki output yang terukur sehingga dapat menghasilkan keadilan.
Kelima pemerintah Aceh diharapkan tidak ketergantungan kembali dengan dana otsus yang di alokasikan pemerintah pusat setiap tahunya, pemerintah Aceh diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui kekayaan alam yang dimiliki, seperti tambang emas, perak, gas alam, minyak bumi, nikel, tembaga, pertanian, perkebunan, pariwisata dan sektor ekonomi lainya, semua ini dilakukan tentu dengan mempertimbangkan kestabilan alam, masyarat adat, serta seluruh makhluk yang ada didalamnya, kekayaan alam boleh diambil namun dengan mempertimbangkan secara hati hati dampaknya dikemudian hari, pemamfaat sumber daya alam secara ekspolitatif yasng membuat kerusakan alam dan ekosistem sudah sepatutnya diharamkan di serambi mekah ini, serta semua kekayaan alam diharapkan bukan saja dinikmati oleh manusia itu sendiri melainkan seluruh makhluk yang ada didalamnya. Terakhir, Aceh tak kekurangan orang yang pintar, tak kekurangan sumber daya alam, melainkan Aceh selalu menghasilkan pemimpin yang kurang pintar dalam segala bidang, oleh karena itu selalu siap untuk mengatasi dan menghadapi masalah tidaklah cukup, bangsa yang cerdas bisa menjamin pemecahan masalah tanpa menghasilkan masalah lainya, ketika memecahkan masalah jangan sampai cara yang dipilih dengan mengorbankan lingkungan hidup, sosial, budaya, Agama, dan lainya.
*Alumni Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
