Takengon | Lintas Gayo – Untuk memperbaiki layanan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) semua pihak harus terlibat, baik itu LSM, masyarakat dan kalangan usaha terutama dalam hal memberikan kontribusi kepada pelaksana maupun untuk melakukan pengawasan, supaya program bisa berjalan sesuai dengan harapan dari rakyat serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Demikian hal itu disampaikan PJ Bupati Aceh Tengah, Mohd. Tanwier melalui Asisten 1 Karimansyah, SE MM ketika membuka kegiatan Training Auditor Sosial Warga terhadap program JKA yang dilaksanakan oleh PUGAR Aceh bekerja sama dengan Tifa Fondations Jakarta, Sabtu (28/7) di Hotel Penemas Takengon.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Layanan JKA Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Pembina Yayasan Pugar dan para kader auditor sosial dari perwakilan masyarakat Aceh Besar, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 28-30 Juli 2012.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam upaya memperbaiki program sangat dibutuhkan, sebab tanpa pengawasan sebuah program tidak akan berjalan dengan baik, apalagi negara kita yang agak semberawuet seperti kita sekarang ini, maka mutlak diperlukan peran serta masyarakat atau LSM seperti PUGAR termasuk dunia usaha juga harus berperan dalam mengawasi, kegiatan pemerintah. Dan apa yang dilakukan oleh Yayasan PUGAR Aceh sangat mulia dan kami atas nama pemerintah Aceh Tengah menyambut positif.
Diingatkan, dalam melakukan audit sosial program JKA kader mulai pada tingkat desa hingga ke Provinsi yang didik oleh Pugar tidak hanya melihat kesalahan yang diterjadi dari pelaksana program dilapangan, tetapi juga sangat kami hatapkan supaya bisa memberikan solusi positif untuk perbaikan kedepan, jika masih ditemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan.
Ketua Yayasan PUGAR Aceh Muhammad Hamzah mengatakan bicara transparansi, keterbukaan, tepat sasaran serta sesuai standar pada program JKA yang telah ditetapkan para pengambil kebijakan hingga kejujuran dalam pelaksanaan, terutama dalam memenuhi hak kesehatan bagi rakyat, terkadang mudah mengatakan program sudah baik, tetapi tidak sedikit orang yang mengaku sulit untuk mengatakan program telah berjalan sesuai harapan.
Terlebih lagi pada program JKA yang diluncurkan pemerintah Aceh pada bulan Juni 2010 dengan menyedot dana ratusan miliar rupiah, namun ironis penyediaan fasilitas pendukung belum memadai, kondisi ini tidak hanya terjadi pada rumah sakit tingkat puskesmas, tetapi juga terjadi pada RS Kabupaten dan Provinsi, sehingga terjadi antrian panjang untuk mendapatkan perawatan medis.
Selain itu juga banyak warga mengeluh karena perlakuan tidak adil dalam praktek dilapangan. Mencermati persoalan tersebut Pugar bekerjasama dengan Tifa berusaha melaksanakan audit sosial, kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat sebagai auditor, agar masalah dilapangan bisa diselesaikan dan disampaikan kepada pelaksana progra, kegiatan itu sudah berjalan sejak tahun 2011, pada saat itu konsentarasi di Aceh Besar dan Pidie, pada tahun 2012 diaudit sosial dilaksanakan di Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Selatan. Tujuannya kegiatan guna memastikan supaya hak warga dalam mendapatkan layanan kesehatan benar-benar terjamin dan diberikan sesuai dengan standar.
Karena, program yang diberi nama JKA itu telah menyedot sebagaian besar anggaran pembangunan Aceh pada tahap pertama diluncurkan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp241 miliar tahun 2010, kemudian tahun 2011 bertambah menjadi Rp400 miliar tahun 2012 program ini kembali menyedot anggaran sebesar Rp419 miliar. Penggunaan dana yang begitu besar kalau tidak diawasi oleh masyarakat selalu penerima manfaat akan bisa saja terjadi penyelewengan.
Untuk itu kepada peserta yang hadir sangat harapkan baik yang berasal dari Aceh Tengah, Aceh Besar dan Aceh Selatan bisa menyerap berbagai ilmu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah, para fasilitator masing-masing Muhammad Nur dan Ir Zulhanuddin Hsb, sehinga dalam malekukan audit dilapangan bisa lebih memahami.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah melalui Kasie Jaminan Kesehatan Aceh, Kabupaten Aceh Tengah Huriyah mengatakan pihak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan di Aceh Tengah telah memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat, namun pada tahun 2011 lalu proses ada sedikit bermasalah, akibatnya layanan kehatan gratis yang harus diberikan kepada masyarakat sempat ada kendala karena dana klim dari PT Askes di Banda Aceh cukup lama cair dan sebagian masyarakat harus menggunakan uang pribadi dulu untuk menebus obat dan di tahun 2012 sekarang ini belum ada kendala mendasar layanan kesehatan gratis itu, tetapi diakui tingkat kesadaran masyarakat yang masih renda kadang ada yang sakit bisa ditanggani di puskesmas langsung minta dilayani dokter spesialis di RS Daerah.(SP/red.04)
