Banda Aceh | Lintas Gayo – Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, Prof.Dr.Ir.H.Abu Bakar Karim, MS menilai, Dinas Ekonomi Kreatif memiliki tugas penting dalam memajukan pariwisata di kawasan Gayo.
Kawasan Gayo (Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah) memiliki potensi-potensi wisata yang layak untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus untuk mengembangkan pariwisata Aceh, ungkap Abu Bakar kepada Lintas Gayo, Rabu (27/03/2013) malam di Kantornya, Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No.26 Banda Aceh.
Lanjutnya, selama ini kita ketahui bersama, Gayo memiliki objek wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi, baik di bidang seni, kuliner, panorama alam, sejarah, dan lain sebagainya. Namun, sampai saat ini, pengembangan sejumlah potensi wisata tersebut masih belum mampu mengimbangi daerah wisata yang lain yang terdapat di Indonesia.
Harusnya, tambah Abu Bakar, potensi wisata Gayo yang terdapat di Aceh sudah mampu mensejajarkan diri dengan kota-kota wisata besar lainnnya.
Seperti kuliner contohnya, di Gayo sampai saat ini belum ada masyarakat yang menjadikan masakan khas Gayo menjadi sebuah barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti makanan gutel dari Gayo, sampai saat ini belum ada masyarakat yang mengemas makanan tersebut menjadi makanan yang unik yang mampu menarik perhatian para wisatawan yang datang berkunjung ke Gayo.
”Tidak zamannya lagi kita berfikir bahwa makanan Gayo hanya untuk orang Gayo saja. Banyak makanan Gayo yang memilki daya tarik tersendiri, seharusnya ini dapat dikembangkan menjadi bahan industri,” ungkap Abu Bakar.
Bagitu juga dengan yang lain, misalnya para wisatawan datang ke Aceh Tengah, Bener Meriah atau Gayo Lues, untuk mencari pernak-pernik seperti pakaian unik, gantungan kunci, atau yang lain saja kita sudah repot mencarinya. Ini terbukti bahwa Gayo harus bekerja lebih keras lagi.
”Di Bali, pohon yang tumbang ditengah jalan yang dianggap mengganggu jalan raya saja bisa diolah menjadi gantungan kunci yang unik yang tentunya memilki nilai jual. Bayangkan, bagaimana kreatifnya mereka mengolah sebuah benda yang dianggap mengganggu menjadi barang yang memilki nilai jual. Seharunya kita dapat belajar dari mereka,” terang Abu Bakar.
Dari itu, pihak terkait khususnya Dinas Ekonomi Kreatif memiliki kewajiban khusus dalam mengembangkan hal tersebut. ”Jika masyarakat dapat dibina dengan baik, tentunya hal tersebut akan memudahkan Pemerintah juga karena memiliki masyarakat yang kreatif dan mandiri,” demikian Abu Bakar. (Supri Ariu/Red.03)
