Jakarta | Lintas Gayo – Rencana Pemerintah memutuskan akan segera menaikkan harga BBM, kemungkinan pada kisaran Rp6.500/liter. Mendapat tantangan dari berbagai pihak, termasuk diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan, menolak rencana kenaikan harga BBM. HTI menilai, menaikkan harga BMM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan.
Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan.
Sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Untuk itu perjuangan harus dilipat gandakan.
“Itulah bukti keimanan kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat,” ujar Muhammad Ismail dalam siaran persnya yang diterima Lintas Gayo, Sabtu (4/5/2013)
HTI mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
Gejolak itu bukan tidak mungin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara Timur Tengah,” ungkap Muhammad Ismail.
Terkait alasan utama Pemerintah menaikan BBM untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar. HTI mengakui, dalam APBN 2013, memang disebutkan bahwa subsdi BBM mencapai Rp 274,7 triliun.
Pemerintah menilai angka subsidi itu harus dikurangi mengingat besarnya subsidi itu telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, misalnya anggaran untuk infrastruktur 2013 yang hanya sekitar Rp200 triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp30 triliun.
HTI juga membenarkan, bahwa secara nominal subsidi BBM naik pesat dari hanya sebesar Rp 90 triliun tahun 2005, menjadi Rp 193 triliun pada tahun 2013. Bahkan bila memasukkan energi listrik, yang di dalamnya juga ada subsidi untuk BBM, total akan mencapai Rp 274,7 triliun. Namun bisa membengkak menjadi Rp300 triliun karena kuota 40 juta kilo liter pasti akan terlampaui.
“Meski secara nominal subsidi terus meningkat, tapi secara prosentase, porsi subsidi BBM terhadap APBN hampir tetap,” tukas Muhammad Ismail.(SP/red.04)
