Takengen | Lintas Gayo– Suasana demo mahasiswa Gajah Putih untuk memperjuangkan status lahan kampus “memanas” ketika dilangsungkan pertemuan dengan DPRK Aceh Tengah, Kamis (19/3/2015). Mahasiswa menolak pejabat yang menjadi utusan bupati.
Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) asisten bupati, menurut mahasiswa bukanlah orang yang berwenang mengambil keputusan. Para mahasiswa menginginkan bupati yang hadir dalam pertemuan itu, apalagi bupati tahu persis bagaimana persoalan Gajah Putih.
“Aksi ini (demo) sudah berulang kami lakukan. Namun, semuanya masih sebatas janji manis dari dewan sebagai penyerap asfirasi dan termasuk bupati,” sebut Aramiko Aritonang, coordinator aksi demo dalam persidangan yang dipimpin ketua Dewan Muchsin Hasan.
“Lebih ironi lagi, bupati yang pernah juga sebagai ketua umum Yayasan UGP terkesan mengabaikan masa depan UGP. Padahal ia merupakan salah seorang yang lebih faham kondisi UGP. Dimana bupati! kenapa dia tidak hadir di sini? Pak ketua dewan tolong panggil beliau,” ujar Aramiko.
Aramiko juga mempertanyakan soal kepemilikan lahan yang diterima anggota dewan (priode 2009-2014) dan oknum pejabat teras lainnya yang diduga sebagai “kado hitam” dari pemda Aceh Tengah. Buntut dari kepemilikan lahan bersertifikat dikeluarkan BPN dinilai tidak secara langsung telah ‘mempersempit’ areal pengembangan kampus UGP,sebutnya.
Muhcsin Hasan selaku pimpinan rapat menjelaskan, secara kelembagaaan pihaknya sudah menyurati bupati untuk hadir. Namun karena satu hal dan lain hal bupati tidak bisa menghadiri rapat, guna membahas masalah perluasan tanah untuk UGP.
“Kami akui kami ada menerima pembagian tanah. Namun secara hukum tanah ini tidak bermasalah, karena sudah bersertifikat dikeluarkan BPN Takengen. Status hak pakai nomor satu . Tanah tersebut dihibahkan oleh Syamsuddin Mahmud(mantan gubernur Aceh),” jelas Muchsin tentang persoalan tanah yang diberikan kepada sejumlah pejabat.
“Namun, bila tanah tersebut statusnya benar tanah negara, maka saya sendiri secara pribadi siap mengembalikannya,” jelas Muchhsin . Dia mengakui tanah tersebut tidak diketahui persis dimana lokasinya.
Dalam pertemuan itu, ketua DPRK menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan kembali dengan menghadirkan bupati, agar persoalan lahan Gajah Putih yang dituntut mahasiswa itu jelas duduk persoalanya.
Namun belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan dari perjuangan mahasiswa itu sampai adanya pertemuan dengan bupati seperti yang dijanjikan ketua DPRK. (Iqoni RS/ Abdullah/ Iwan Rantow)
