Meulaboh | Lintas Gayo- Persiapan aksi besar-besaran atau temu akbar rakyat ALABAS yang direncakan tanggal 7 Februari di lapangan Teuku Umar Meulaboh makin matang. Kemarin, Selasa (26/1/2016) di Abdya Panitia Pelaksana Deuk Pakat Mahasiswa, Pemuda dan Elemen Sipil Mayarakat Aceh bersama Komite Persiapan Pembentukan Provinsi (KP3) ALABAS menggelar rapat koordinasi.
Rapat yang berlangsung di kediaman Said Marwan Saleh yang juga Ketua KP3-ALABAS Abdya dihadiri sejumlah pengurus KP3 Abdya, pemuda, mahasiswa, pengurus Ormas dan OKP serta Koordinator Wilayah I Aceh Selatan untuk Kegiatan Duek Pakat, yaitu Ali Zamzami bersama rekan-rekannya.
Perkembangan ALABAS
Dari pertemuan yang dimulai pukul 16.15 Wib di sampaikan perkembangan terkini perjuangan pemekaran provinsi Aceh dengan menjelaskan beberapa hasil kunjungan KP3-ALABAS ke Jakarta pada bulan Oktober 2015 lalu. Pada intinya dukungan terhadap aspirasi pemekaran provinsi di Jakarta cukup baik.
Hanya saja, menurut Said Marwan, pusat ingin mematikan bahwa aspirasi pemekaran ini bukan hanya sekedar keinginan sekelompok kecil orang, atau sering disebut-sebut dengan kepentingan elit.
“Karena itu acara akbar tanggal 7 Pebruari 2016 di Meulaboh menjadi momentum pembuktian dukungan rakyat terhadap pemekaran provinsi ALABAS..” tandas Said Marwan yang juga Wakil Ketua MPU Abdya.
Said Marwan berharap, pengurus KP3 Abdya, panitia dan seluruh elemen masyarakat terus melakukan sosilisasi kepada masyarakat secara luas supaya acara di Meulaboh dapat di ikuti oleh masyarakat luas secara partisipatif dan mandiri, bukan karena dibiayai.
Juru Bicara ALABAS, Fadhli Ali menambahkan bahwa perkembangan pemekaran provinsi Aceh sudah masuk dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) 2015, bersama 6 calon provinsi baru di Sumatera.
Menurut Fadhli, pemekaran provinsi Aceh masuk dalam katergori kepentingan strategis nasional. Dan pemekaran provinsi di Aceh, menurut informasi sudah masuk dalam PP Desartada yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI. Bila sudah masuk dalam PP ini bisa lebih cepat di bahas RRU-nya kelak dibanding calon provinsi lain.
“Mudah-mudahan pada akhir 2016 atau selambat-lambatnya awal 2017 Aceh sudah mekar jadi dua provinsi,” jelas Fadhli.
Kesiapan Aksi Akbar
Menyinggung kesiapan panitia, duek pakat di Meulaboh Fadhli menyatakan optimis akan berjalan secara baik. Bahkan, menurut laporan dari Nagan akan ada nasi umat. Nasi bungkus, lauk pauk, minum dan lain-lain akan disumbang dari warga bila dana terbatas.
Masih menurut Fadhli, konvoi mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat wilayah ABAS dari Banda Aceh akan disediakan makan siang untuk 700-an orang oleh Panitia, KP3 dan masyarakat Aceh Jaya di Calang.
Dalam rapat itu juga dibahas solusi konsumsi peserta konvoi dari Singkil dan Subulussalam pada tanggal 6 pebruari nanti.
Peserta rapat terlihat sangat antusias dan berlangsung penuh keakraban. Koordinator panitia wilayah Abdya, Fakrurrazi menjelaskan persiapan yang sudah dilakukan pihaknya untuk menggalang dukungan masyarakat di Abdya serta beberapa rencana kedepan. Begitupun Ali Zamzami dan peserta dari wilayah Labuhan Haji Aceh Selatan.
Kontra ALABAS
Salah seorang tokoh masyarakat Abdya, Sumardi menanggapi sinyalemen yang berkembang mengenai adanya issue yang dikembangkan mengenai keberatan penggabungan ABAS ke ALA.
“Ada terdengar informasi ditengah masyarakat yang menolak penggabungan ABAS dengan ALA. Apakah informasi ini benar, mohon penjelasannya” minta Sumardi.
Menaggapi hal ini Fadhli menjelaskan tentu saja jika kita di wilayah ABAS mengatakan bahwa ABAS bergabung dengan ALA, demikian pula sebaliknya teman-teman di ALA menyebut ALA bergabung dengan ABAS. Namun demikian, pengertiannya bukanlah karena yang dimekarkan ALA, lalu kemudian ABAS bergabung ke ALA. Demikian juga sebaliknya, bukan juga yang di mekarkan itu ABAS lalu ALA bergabung dengan ABAS.
“Sesuai dengan grand desain bahwa Aceh hanya mekar 1 provinsi, maka provinsi dimaksud adalah ALABAS, jadi mekar bersama ALA dan ABAS jadi sebuah provinsi sendiri,” jelas Fadhli.
Begitupun mengenai nama provinsi, ALABAS juga mencuat dalam sesi tanya jawab. Namun pertanyaan ini ditanggapi ringan oleh salah pengurus KP3 Abdya, “Itu hanya nama sementara untuk usulan saja, nanti kita buat lokakarya menjelang di bahas RUU Pemekaran untuk menabalkan nama yang bagus,” kata Herman Ayub. [ sumber ; Aceh trend]
