Takengon| Lintasgayo.com – Partai Golkar juga diminta untuk menetapkan Hendra Budian sebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mewakili wilayah tengah untuk periode 2019 – 2024.
Waladan Yoga, Direktur Ramung Institut kepada lintasgayo.com (26/06/19) mengungkapkan penting bagi keterwakilan wilayah tengah Aceh untuk mengisi Jabatan pimpinan DPRA.
“Menjadi sangat penting perwakilan yang terpilih dari wilayah tengah Aceh untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRA, sudah terlalu lama perwakilan rakyat dari wilayah tengah tidak memiliki jabatan strategis di legislatif” Ungkap Waladan.
Lebih lanjut Ramung Institut menjelaskan keuntungan jika pimpinan DPRA berasal dari wilayah tengah Aceh.
“Sederhana saja, jika pimpinan DPRA berasal dari wilayah tengah Aceh, maka kebijakan stategis dan politik Anggaran akan lebih berpihak, selama ini kita rasakan sendiri kebijakan anggaran APBA sama sekali tidak berpihak kewilayah tengah” Kata Waladan.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPRD (UU MD3), pimpinan DPRA akan diisi berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak pertama sampai perolehan terbanyak keempat.
“Pimpinan DPRA itu ada empat, partai pemenang pertama sampai partai pemenang keempat akan mengirim kader terbaiknya untuk mengisi jabatan pimpinan DPRA, kita melihat Hendra Budian layak dari segala segi untuk mengisi jabatan itu, dari segi kapasitas dan kapabilitas sangat mumpuni untuk menduduki jabatan itu” Kata Waladan.
Partai Golkar didorong untuk menetapkan Hendra Budian sebagai unsur pimpinan DPRA.
“Jika melihat kapasitas dan kedudukan jabatan di internal DPD Golkar Aceh, kesimpulan saya sudah seharusnya Hendra Budian yang ditetapkan dan kita berharap juga seperti itu, kita dorong DPD Golkar Aceh untuk menetapkan saudara Hendra Budian sebagai pimpinan DPRA semata semata untuk mempertimbangkan keterwakilan wilayah tengah Aceh” Tutup Waladan.
Sebelumnya Elemen muda Bener Meriah meminta partai Golkar untuk merekomendasi Hendra Budian sebagai Wakil Bupati Bener Meriah mendampingi Abuya Sarkawi. (Ihfa/ Red)
