
Takengon | Lintasgayo.com – Politisi muda Tanoh Gayo Aramiko Aritonang menyesalkan sikap pemuka agama di Aceh Tengah khususnya MPU dan Dinas Syariat Islam yang menurutnya tebang pilih dan berlebihan dalam menanggapi kasus viral nya video biduan berjoget di HUT Transmigrasi Jagong Jeget dan Judi dilapangan Pacuan Kuda beberapa waktu lalu.
Hal tersebut ia sampaikan kepada Lintasgayo.com melalui sambungan telepon miliknya, Sabtu (22/02/2025).
Aramiko menjelaskan, seharusnya MPU bersama Dinas Syariat Islam Aceh Tengah tidak mempersempit terjemahan dari penegakan Syariat Islam.
Menurutnya, penegakan Syariat Islam harus secara menyeluruh bukan hanya tentang khalwat dan maisyir (judi).
“Saya heran, kejadian yang viral kemarin di didramatisir sedemikian rupa dan di tanggapi secara berlebihan. Sementara banyak kasus-kasus pelanggaran Syariat lain yang mudharatnya lebih besar justru di biarkan menjamur di tengah-tengah masyarakat,” kata politisi Golkar ini.
Aramiko lebih lanjut memberikan contoh kasus rentenir berkedok koperasi yang terang-terangan melakukan praktek riba di Aceh Tengah justru luput dari perhatian MPU dan Dinas Syariat Islam.
“Praktek riba secara terang-terangan kita biarkan berkeliaran di sekitar kita, sementara urusan Akhlak kita tanggapi secara berlebihan,” katanya.
“Mana yang lebih tinggi kedudukan dosanya?, Membiarkan praktek Riba yang sudah menggerogoti masyarakat atau kejadian seperti di video itu?,” tanya Aramiko.
Belum lagi kata dia, masih ada pula tempat hiburan malam yang juga luput dari perhatian MPU dan Dinas Syariat Islam Aceh Tengah.
“Maksud saya, jangan membatasi ruang penegakkan Syariat terbatas pada urusan akhlak. Urusan akhlak dan moral juga penting, tapi banyak ruang penegakan Syariat yang tidak kalah penting,” ungkap mantan anggota DPRA ini.
Dirinya berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat memformulasikan penegakan Syariat Islam di Aceh Tengah secara menyeluruh.
“Kedepan, bupati terpilih harus memformulasikan penegakan Syariat Islam yang menyeluruh. Bukan hanya fokus pada hal-hal kecil, tapi penegakkan Syariat Islam secara kaffah di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,” tutupnya. (Mhd)