Redelong|LintasGayo.com : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional yang dibarengi launching pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention (MCP) pencegahan korupsi, Selasa (31-08-2021)
Kegiatan Rakorwasdanas diikuti Plt Dailami melalui aplikasi zoom meeting media center Pemkab Bener Meriah, didampingi Sekretaris Daerah Drs. Haili Yoga, M.Si, Assisten Administrasi dan Umum Setdakab Bener Meriah Armansyah, Se,.M.Si, Kepala BPKP dan Aset Marwan, SE,.MM, Kepala DPMK Bener Meriah Drs. Suarman, MM, perwakilan Inspektur Inspektorat Bener Meriah, Kepala Bagian Ortala, Kepala Bagian ULP, dan sejumlah pejabat lainnya.
Inspektur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tutut Haposan Simanjuntak dalam laporannya menyampaikan, acara ini merupakan tindak lanjut dari beberapa dasar hukum. 1. Ketentuan pasal 11 BP 12 Tahun 2017, tentang pembinaan dan pengawasan penggerak pemerintahan daerah yang menormatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan timwas penggerak tentang daerah secara Nasional. 2. Hasil pertemuan pimpinan KPK dan Kementerian Dalam Negeri 6 Juli 2021 yang ditindak lanjuti dengan worshop pengelolaan bersama MCP dari Tanggal 9 sampai 20 Agustus 2021 yang diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP dengan kesimpulan pentingnya sinergi pengelolaan bersama MCP oleh Tim Dagri, KPK, dan BPKP kedepan.
Katanya lagi, workshop yang dimaksud bertujuan untuk sosialisasi sekaligus rembuk tentang indikator dan sub indikator pada 8 area interpensi MCP. Kegiatan dilaksanakan satu hari secara virtual meeting mengingat saat ini sebagian pemerintah daerah berada pada status PPKM. Rapat diikuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perlembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda, Inspektur daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan keuangan daerah se-Indonesia. Pada kegiatan ini terdapat 4 sesi acara yaitu, pertama, launching pengelolaan bersama MCP oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP yang dilanjutkan dengan arahan oleh Ketua KPK dengan tema MCP sebagai salah satu instrument dalam pembatasan korupsi di daerah.
“Kepala BPKP dengan tema MCP dalam bingkai pengawasan dan pemerintah, yang kedua launching aplikasi sistem informasi pengawasan inspektorat atau situasiat, penyerahan apresiasi piagam penghargaan dari bapak Kemendagri kepada 10 pemerintah daerah Provinsi yang secara tepat waktu menindaklanjuti aksi pengawasan Ditjen Kemendagri, dan yang terakhir dalam kegitan ini akan diadakan diskusi panel”, terang Tutut. ( Syah Antoni / Ihfa ).
Comments are closed.