Takengon | Lintas Gayo – Takengon kembali memanas, sepuluh Kandidat Bupati/Wakil (Cabup/Cawabup) Bupati Aceh Tengah dalam Pilkada 2012 bersama ribuan masyarakat kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Jum’at (13/4) pagi hingga siang.
Ribuan massa kembali berunjukrasa ke gedung DPRK Aceh Tengah, meminta Dewan mengeluarkan surat rekomedasi pemilukada ulang dan mendiskualifikasi pasangan nomor 10, Ir.H. Nasaruddin, MM dan Drs. H. Khairul Asmara.
Massa yang didominasi dari pendukung pasangan Ikhwan dan Mahreje dalam orasinya menyatakan jika tuntutan mereka tidak direspon, maka akan menduduki Gedung DPRK. ”Kami tidak akan pulang sebelum DPRK membuat surat rekomendasi Pemilukada ulang di Aceh Tengah dan mendiskualifikasi pasangan Nomor 10, terlebih kasus seperti ini juga terjadi dalam Pilkada tahun 2006”, ujar salah seorang demontran dalam orasinya.
Permintaan massa itu dilatarbelakangi atas dugaan kuat pasangan calon nomor urut 10 telah melakukan kecurangan saat proses pemilukada dilaksanakan pada Senin (9/4). Sepuluh Cabup/Cawabup (selain Nomor Urut 10) menyatakan ketidak puasan terhadap proses Pilkada yang terindentifikasi terjadi disejumlah Kecamatan.
“Pemilukada di Takengon harus di ulang dan salah satu pasangan harus didiskualifikasi. Apabila permintaan ini tidak ditanggapi, kami khawatir kejadian di Gayo Lues akan terjadi pula di Aceh Tengah,” kata salah satu orator massa tersebut.
Massa diterima oleh Ketua DPRK Aceh Tengah Zulkarnaen, turut di dampingi oleh sejumlah anggota DPRK lainnya seperti Ikhwanusufa, Mukhsin Hasan, Arlina dan Armiyanti, saat menanggapi tuntutan massa mengatakan bahwa tuntutan tersebut akan dibahas dalam rapat terbuka setelah shalat Jum’at.” Kata Zulkarnaen.
Liputan Lintas Gayo pasca pemungutan suara, Senin (9/4), serangkaian aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang terjadi di kantor Panwaslu, Pendopo Bupati, Kantor Bupati dan Kantor KIP Aceh Tengah. Saat ini massa sedang menunaikan shalat Jumat dan berjanji akan kembali mengikuti rapat terbuka di Gedung DPRK Aceh Tengah. (Maharadi)
