Banda Aceh | Lintas Gayo – 18 Organisasi Paguyuban dari Kabupaten/kota di Aceh yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) meminta keseriusan Pemerintahan Zikir dalam mengelola APBA yang notabenenya adalah uang rakyat Aceh, mengingat banyaknya anggaran yang mengalir untuk aceh tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari harapan.
Ketua Umum FPMPA Mufied Alkamal, S.Sos.I, SE, melalui release yang diterima Lintas Gayo, Kamis, (18/9/2014) mengatakan, sejak dikucurkannya dana otsus pada tahun 2008 yang lalu, hingga saat ini belum juga sepenuhnya dapat menjawab dan menuntaskan permasalahan rakyat Aceh terutama jika bicara konteks kesejahteraan rakyat. Padahal otsus akan berakhir pada tahun 2027 nantinya.
“Pemerintah Aceh tidak seirus dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh terlihat pada kinerja pemerintah yang lelet. Terbukti dari 1.454 paket proyek APBA 2014 yang sudah teken kontrak terdiri dari 614 paket jenis proyek konstruksi dan sisanya 840 paket nonkonstruksi (pengadaan barang dan jasa), terdapat 1.010 paket belum direalisasikan. Belum lagi, dari 1.743 paket yang ditayangkan di LPSE baru 1.578paket yang umumkan pemenangnya. Jadi, masih terdapat 165 paket yang belum diumumkan,” terang Ketua FPMPA.
Masih rendahnya daya serap keuangan APBA 2014 yang baru mencapai 33,17 persen per 28 Agustus 2014 lalu membuktikan leletnya kinerja pemerintah Aceh. Belum lagi, mafia proyek berkeliaran bebas di instansi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Menurut FPMPA, kinerja yang lelet ini sangat merugikan rakyat Aceh yang masih jauh dari kesejahteraan. Bahkan setelah 7 Tahun Aceh menerima dana otsus namun tingkat pengangguran mencapai 145 ribu orang , dan angka kemiskinan pada Maret 2014 sebesar 18,05 persen, meningkat 0,45 persen dibandingkan Maret 2013 yang sebesar 17,6 persen persen atau sekitar 881.000 jiwa. Belum lagi 12 kabupaten/kota di Aceh masih dikategorikan daerah tertinggal.
Jika serapan anggaran dan kinerja pemerintah Aceh dalam kondisi seperti ini, belum lagi program-program yang didominasi oleh kegiatan seremonial yang tidak efektif dan tidak menyentuh rakyat.
“Kami dari Forum Paguyuban Mahasiswa mengecam keras kinerja pemerintah Aceh yang tidak serius dalam mengelola APBA, dan mendesak agar pemerintah Aceh sesegera mungkin memberantas mafia proyek di Aceh,” tegasnya. (**)
