Jakarta | Lintasgayo.com – Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) berkomitmen terus mengawal dan mendukung apapun langkah yang akan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) terkait fenomena gugur masal pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2022.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua PTTI Mochamad Ginanjar Riana beserta Jajarannya sesaat menghadirI dan bertemu langsung dengan Menpan RB Azwar Annas dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam agenda Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menpan RB, Kepala BKN, KASN, LAN, ANRI, dan ORI pada Rabu, (07/06/2023) lalu.
Menurut Ginanjar, meskipun menpan RB mengeluarkan pernyataannya bahwa nilai hasil seleksi PPPK Teknis 2022 sedang dikaji dan akan dikeluarkan kebijakannya, namun PTTI akan terus mengawal rencana kebijakan itu pada segala lini sehingga kebijakan reformulasi bisa segera di keluarkan dan ber keadilan untuk semua.
“Alhamdulilah hari ini kami bertemu langsung dengan pak Azwar Annas selaku Menpan RB dan Bapak Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN, hasil pertemuan dan pernyataan beliau menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini baik ke legislatif maupun instansi pembina agar terbuka oleh publik,” kata Ginanjar kepada Lintasgayo.com melalui siaran pers tertulis. Jumat, 9/6/2023.
Ketua PTTI yang saat ini sudah mempunyai lebih dari 5000 anggota itu mengaku saat ini pihaknya terus melakukan kajian terkait langkah konkret yang akan dilakukan PTTI dalam mengawal rencana reformulasi ini.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Kemenpan RB Azwar Anas yang dikutip dari media kumparan.com dengan judul ‘Menteri PAN RB Pertimbangkan Opsi Ranking dalam Rekrutmen PNS’, beliau mengatakan tengah mempertimbangkan evaluasi rekrutmen PNS yang saat ini menggunakan passing grade menjadi sistem rangking.
Menpan RB Azwar Anas menjelaskan pihaknya sedang membahas masalah passing grade secara intensif bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi pembina yang mengusulkan passing grade.
“Di satu sisi kami diminta soal birokrasi berkelas dunia, tetapi memang hasilnya menyedihkan sebagian, jauh dari passing grade yang ada,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Anas menuturkan, pemerintah juga sedang melakukan pemetaan teknis untuk melihat potensi kelulusan dalam setiap jabatan agar lebih adil dan tetap menjaga kualitas.
Jajaran PTTI berharap pemerintah tetap komitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan kebijakan reformulasi rekrutmen PPPK Teknis 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia. (*)
