Oleh : Khairul Rizal*
Setiap manusia yang melakukan aktifitasnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mempunyai ragam dan memiliki tingkah dan prilaku yang berbeda, tentunya tidak lepas dari ambisi dan ego yang tinggi dan untuk menselarakan itu semua dibutuhkan seorang pemimpin yang siap pakai dan bisa menentukan tipe kepemimpinan apa yang layak dia pakai dalam sebuah tatan kehidupan tersebut, pada dasarnya apa yang diminta masyarat saat ini cukup sederhana yaitu haknya berupa kesejahtraan dalam arti yang cukup luas, yaitu kesejahteraan pendidikan, pembangunan,sosial, kesehatan dan ekonomi. Jika ini semua terpenuhi maka tidak ada lagi yang namanya kehancuran pendidikan, moral, sosial, ekonomi dan tentunya kehancuran dalam kesejahteraan. Tapi sampai saat ini hanya segelintir dari mereka yang mendapatkan haknya dan masih banyak yang menangis, masih banyak yang menderita bahkan ada yang mati dalam keadaan lapar. Ironis memang jika hal ini terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya dan yang kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya, sampai saat ini kita dibingungkan dengan siapakah yang bertanggung jawab atas kerancuan ini semua?
Menurut penulis ketidak merataan kesejahteraan bangsa kita saat ini terjadi karena terdapat konsep yang salah dalam pembangunan, terdapat konsep yang salah dalam langkah-langkah ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan kebijakannya. Inilah yang menyebabkan kesenjangan dalam kesejahteraan dan hanya segelintir orang yang bertambah kaya tetapi semakin banyak orang yang bertambah miskin, dan hal ini tidak diakui pemerintah yang selalu bertahan pada jumlah statistik bahwa kemiskinan diindonesia menurun. Padahal apa yang terjadi dilapangan sungguh sangat berbeda dengan statistik yang dimilki pemerintah saat ini, masih banyak orang yang miskin dan masih banyak anak bangsa yang hampir mendekati kemiskinan, tidak menutup kemungkinan hal ini tidak tersebut dalam jumlah statistik yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi jika terjadi kenaikan harga terhadap kebutuhan rakyat mereka yang hampir miskin langsung miskin apa lagi bagi mereka yang berada dilevel gelandangan, mereka tidak akan merasakan sesuap nasi dan hilang dari muka bumi ini.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam sektor perekonomian saat ini masih nihil dan masih mementingkan sedikit orang untuk kepentingan pribadi dan tidak memberikan ruang dan angin segar terhadap masyarat khusunya bagi mereka yang membutuhkan, seharusnya mereka yang terbalut oleh kemiskinan mendapatkan haknya dari negara, seperti yang tertera dalam UUD pasal 34 tahun 1945 mengatakan bahwa “pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “, dan apakah terjadi kesalahan dalam kontek dipeliharaan ini? Justru dengan kata “ pelihara “ tersebut kemiskinan semakin terpelihara, sebenarnya dalam kontek UUD pasal 34 terbut tidak terdapat kesalahan, tetapi mereka yang menjalankan amanat tersebut yang perlu dipertanyakan, pada dasarnya tujuan dari UUD tersebut supaya mereka yang beradalam garis kemiskinan disantuni diberdayakan diberi life skill agar derajat mereka naik dan tidak lagi jatuh dalam lubang yang sama yaitu kemiskinan. Seperti yang kita ketahui APBN kita yang terus naik dari tahun ketahun yang bahkan tahun ini naik sampai seribu tigaratus teriliun, dengan dana ini pemerintah mestinya dapat memberi napas dan menjalankan amanat pemerintah terhadap mereka yang masih terus merasakan kemiskinan, tinggal bagaiman langkah yang dilakukan pemerintah menutup lubang aib bangsa ini dan mengalokasikan dana tersebut untuk menyantuni mereka yang berada digaris kemiskinan dan mereka yang berada dilevel gelandangan. jika pemerintah dengan bangga mengatakan pondasi ekonomi bangsa kita saat ini cukup kuat dan memiliki cadangan devisa sabesar seratus meliar dolar tapi mengapa level kemiskinan termasuk gelandangan naik dari perigkat ke- 15 ke- 5, ini sebuah ironi dan ini merupakan pukulan yang keras terhadap pemimpin bangsa ini.
“ Sungguh sangat disayangkan bila kita miskin dinegeri nabati, sungguh sangat disayangkan jika kita miskin dinegeri bahari dan sungguh sangat disayangkan jika kita menjadi tamu dinegeri sendiri ”, mestinya para pejabat di DPR melihat potret kemisikinan bangsa ini, semakin penderitaan ini di ulur-ulur dengan alasan sistem dan mekanisme yang ada semakin bertambah penderitaan bagi rakyat kecil yang dari hari kehari dan dari waktu ke waktu mati karena tidak mendapatkan sesuap nasi karena lapar. Minimnya alokasi dana yang kurang dari 20 persen saharusnya deberikan kepada mereka yang berhak justru ini juga hilang dimakan oleh mereka para koruptor,kehilangan dana untuk pendidikan, dana untuk kemiskinan, dana untuk bencana lenyap dicuri secara halus oleh koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, paling tidak uang rakyat hilang 1003 triliun raip dalam kurun waktu tujuh tahun seperti yang disebutkan BPK.
Menurut penulis pemerintah harus tegas dalam menanggapi masalah ini dengan memakai hati nurani dan tingkat spritual yang lebih kuat agar tercapainya kebahagian dunia dan akhirat, dan pemerintah diharapkan memahami betul bagaimana beratnya amanah yang diberikan kepada mereka dan tidak menganggap amanah seringan kapas yang mudah disambar api. Menurut penulis budaya tarik ulur kemiskin yang terus berlanjut harus segera ditindak lanjuti dengan bijak, terbentuknya bangsa yang sejahtera itu ditentukan oleh kerja keras pemerintah yang memegang nasib bangsa ini, harapan kita sebagai mayrakayat indonesia adalah terbentuknya sebuah bangsa yang mampu menjawab segala permalahan yang terjadi saat ini dan selanjutnya, agar tingkat prestasi negara ini bisa diperhitungkan oleh negara lain.
——
*Penulis Adalah: Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiah Jakarta
