Banda Aceh | Lintas Gayo – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bakal mengumumkan tahapan baru pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada 10 November 2011. Sebelum mengumumkan tahapan yang disusun untuk mengeksekusi perintah Mahkamah Konstitusi melalui putusan selanya, komisioner KIP hari ini (Rabu, 9/11) akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
Tahapan baru Pemilukada disusun KIP Aceh bersama KIP kabupaten/kota merespons putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 2 November diktum dua, yang memerintahkan KIP untuk menyesuaikan tahapan dan jadwal Pemilukada setelah membuka kembali pendaftaran calon yang akan maju dalam pemilihan. Masa pendaftaran calon baru akan dibuka hingga 10 November. Tahapan yang dipastikan akan membuat hari pemungutan suara, semula dijadwalkan 24 Desember, bergeser menjadi awal 2012, disusun dalam sebuah rapat koordinasi bersama KIP kabupaten/kota, Selasa (8/11).
Komisioner KIP Aceh Yarwin Adi Dharma menyebutkan, sebelum menetapkan tahapan baru Pemilukada, KIP terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan pihak berkompeten, seperti Menteri Dalam Negeri dan KPU.
“Kami berpendapat, sebelum 10 November ini harus sudah konsultasikan dengan KPU dan Mendagri,” ujar Yarwin kepada wartawan usai rakor di Aula KIP Aceh, Selasa (8/11) sore. “Tanggal 10 November baru akan ada putusan KIP mengenai perubahan keempat tahapan Pemilukada.”
Yarwin menambahkan, tahapan baru Pemilukada ini membuat sejumlah tahapan lainnya bergeser. Meski hanya dibuka kembali masa pendaftaran selama 7 hari, namun implikasinya menyebabkan 1,5 bulan tahapan bergeser.
“Setelah masa pendaftaran, kita akan melalukan verifikasi dokumen dan verifikasi faktual dukungan selama 21 hari. Jadi verifikasi dan masa pendaftaran saja sudah memakan waktu 28 hari,” ujar Yarwin.
Setelah masa verifikasi faktual, KIP Aceh akan memberikan kesempatan kepada bakal calon dari jalur perseorangan untuk melengkapi dukungannya yang rusak sehingga kurang dari tiga persen. “Ini juga membutuhkan waktu. Kita memberikan waktu dua minggu untuk masa perbaikan,” lanjut Yarwin. “Jadi bisa Anda bayangkan, konsekuensi 7 hari bisa bergeser menjadi 1,5 bulan di beberapa tahapan ini.”
Untuk itu, Yarwin Adi Dharma memastikan bahwa jadwal pemungutan suara bakal bergeser menjadi tahun 2012. Akibat pergeseran ini, akan berimbas pada sejumlah hal, seperti anggaran dan kesekretariatan. “Tahapan 24 Desember otomatis akan bergeser,” sebutnya. “Kalau bertahan 8 Januari tidak akan dapat.” tambahnya. (*/03)
