Mahasiswa Gayo Nilai DPRA Gagal

Banda Aceh | Lintas Gayo – Puluhan mahasiswa asal dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang tergabung dari sejumlah organisasi di Banda Aceh menamakan diri Gerakan Mahasiwa Gayo (GMG) melakukan aksi unjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (20/12/2011). Dalam aksinya tersebut mereka menyatakan DPRA Gagal.

“Sudah hampir 2,5 tahun anggota DPRA menduduki jabatannya sebagai anggota dewan yang terhormat, dengan gagah mereka mengklaim diri sebagai perwakilan rakyat. Dengan serta merta mereka mendapatkan fasilitas dari uang rakyat juga. Mulai dari tunjangan telekomunikasi, rumah, gaji, mobil dinas serta kebutuhan lainnya,” kata Herman Juris, Koordinator Lapangan aksi tersebut melalui rilisnya yang diterima Lintas Gayo, Selasa (20/12/2011) petang.

Penilaian pegunjuk rasa, dalam rilis yang juga ditandatangi Penggung Jawab aksi, Waladan Yoga, terdapat lebih kurang 59 Qanun Aceh, amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diantaranya :

1. Sampai dengan 17 Oktober 2011, terdapat 30 Qanun (50,85%) Ranqanun yang berhasil dicapai persetujuan bersama (ada beberapa qanun mengalami perubahan/penyesuain nama), sehingga terdapat 29 Qanun (49,15%) Sisa Prioritas Lima Tahun yang belum dibahas dan/atau belum ada persetujuan bersama untuk disahkan. (tidak termasuk Qanun APBA, Qanun Perubahan APBA dan Qanun Perhitungan APBA).
2. Pada Tahun 2011 diprioritaskan sebanyak 31 Ranqanun (20 Prakarsa Eksekutif dan 11 Inisiatif DPR),
3. Sampai dengan 17 Oktober 2011 dari 20 Usulan Eksekutif, 14 (Empat Belas) sudah disampaikan ke DPRA dan 6 sedang proses Harmonisasi dan Sinkronisasi di Biro Hukmas Setda Aceh dan SKPA terkait.
4. Sampai dengan 17 Oktober 2011 dari 14  sudah disampaikan oleh eksekutif,  3 sudah diparipurnakan (Raqan LH, Raqan Retribusi RSIA, Raqan Pemilukada), 1 siap Paripurna (Raqan PT PIA) dan 2 sedang pembahasan (Raqan RTRWA dan Raqan Pajak Aceh)
5. Dari 3 (tiga) sudah diparipurnakan, 2 sudah mencapai persetujuan bersama dan 1 sudah disahkan/diundangkan (Qanun LH) dan 1 sedang evaluasi oleh Pmerintah (Qanun Retribusi RSIA) dan 1 (satu) belum ada persetujuan bersama (Raqan Pemilukada) sehingga tidak dapat disahkan/diundangkan serta 8 belum ada pembahasan bersama.
6. Dari 11 (sebelas) Ranqanun Inisiatif DPRA, 1 (satu) baru disampaikan ke eksekutif(Raqan Perubahan Qanun Tata Cara Pembentukan Qanun) dan saat ini sedang pembahasan akhir

Sungguh ironis, kata Herman Juris, sampai hari ini seluruh anggota DPRA yang terhormat melupakan sedikit tugasnya sebagai wakil rakyat.

“DPRA terlalu sibuk untuk mengurusi urusan Pilkada, sehingga semua tugas dan tanggungjawab dengan mudah diabaikan. Padahal jika dikaji dengan mendalam tidak seharusnya mereka melupakan tugasnya begitu saja,” katanya lagi.

Para pengunjuk rasa yang mengaku dari Gerakan Mahasiswa Gayo sedikit mengetuk dan mengutuk kinerja buruk anggota DPRA. Sebagai contoh pembangunan Jalan Cot Panglima yang menghubungkan antara kabupaten Aceh Tengah-Bener Meriah dengan kabupaten lainnya. Padahal jika anggota DPRA yang menangani masalah ini bisa serius menggunakan Tugas Pengawasannya sebagai wujud dari kepudilian rakyat. Terkesan selama ini seluruh anggota DPRA tidak serta merta menjalani tugas sebagai mana mestinya, tapi hanya berfikir bagaimana bisa urusan dapur dan kelomok bisa selesai.

“Seharusnya DPRA benar-benar mengawasi pembangunan yang ada di ACEH, terutama pembangunan yang ada dikawasan Gayo (tengah Tenggara Aceh-red) sebagai wujud pro rakyat. Banyak kendala yang dihadapi tapi DPRA hanya diam saja,” kata Herman Juris.

Adapun tuntutan mereka kepada DPRA diantaranya :

1. Jika tidak mampu mengemban amanah dan tugas yang diberikan oleh rakyat, kami menyarankan agar seluruh anggota DPRA mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota DPRA yang baru.
2. DPRA Aceh juga harus memberikan kinerja yang baik dan berkomitmen bersama dengan Gubernur untuk segera menuntaskan jalan cut panglima yang menjadi sendi perekonomian rakyat gayo dan pembangunan lainnya di Aceh dan terutama di daerah Tengah Tenggara.
3. DPRA jangan hanya sibuk mengurusi PILKADA masih ada urusan lain yang lebih penting dari urusan Politik semata.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kelapangan dan keterbukaan untuk seluruh anggota DPRA serta terhindar dari ketamakan dan kerakusan,” tulis Herman Juris dan Waladan Yoga tersebut.

Dalam aksi yang dimulai sekira pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB itu, para mahasiswa asal Gayo tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRA, Hasbi Abdullah didampingi salah seorang Wakil Ketua DPRA, Amir Helmy.

Dengan kawalan puluhan polisi, sempat terjadi dialog antara mahasiswa dan kedua petinggi DPRA tersebut. Para mahasiswa juga sempat melakukan pembakaran keranda sebagai ilustrasi kekecewan mereka.

Setelah mendengar penjelasan Ketua DPRA, para mahasiswa yang diantaranya dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiwa Aceh Tengah (IPPEMATA), Himpunan Mahasiswa Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh, Law Community of Gayo (LCG), Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa kecamatan Silihnara, Celala, Ketol dan Rusip Antara (PEMASKECARA), Persatuan Mahasiswa Takengon (PERMATA), Forum Pendidikan Mahasiswa Aceh Tengah (FOPMAT), ikatan Mahasiswa Pelajar Bintang Aceh Tengah (IMPBAT), Mahasiswa Penggali Sejarah Gayo (MAPESGA), Green Generation of Gayo (3G) dan Forum Ikhwah Rantau Aceh Tengah (FIKRAH) tersebut membubarkan diri dengan tertib. (*/03)