- Selamat Datang di Provinsi ALA. (Foto : WRB)
.
Redelong | Lintas Gayo – Jika Pemerintah pusat mengundur pelaksanaan Pilkada Aceh, maka wilayah tengah Aceh juga akan bersuara bahkan akan ditanggapi serius oleh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah dataran tinggi Gayo tersebut.
Bahkan isu pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali dikumandangkan dan segera agar disahkan oleh pusat. Hal ini seperti yang dikatakan Bupati Bener Meriah Ir H Tagore AB, Rabu (18/1) kepada Lintas Gayo “Saatnya pemerintah pusat menyegerakan pemekaran Propinsi ALA. Pasalnya, daerah pedalaman yang berada di Aceh sangat menginginkan kedamain dan tidak ingin Pilkada yang sudah beberapa kali tertunda diundur kembali tertunda,” tegasnya.
Dikatakannya, rakyat di pedalaman Aceh ini sejak dulu tidak ingin ikut dalam kekisruhan politik oleh para pembangkang, namun apabila pemerintah pusat ingin kami berpihak mengikuti para pembangkang tersebut. “Maka, akan kami buktikan bahwa kami juga bisa ikut ‘memberontak’,“ sebut Tagore dengan nada ancaman.
Mengapa saya keluarkan statemen tersebut, kata Tagore lagi, karena harapan kami pusat jangan berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. “Apalagi sudah jelas, antara Aceh pedalaman dan pesisir jauh perbedaannya. Berbeda dari budaya dan alam, apalagi wilayah tengah sejak dulu adalah daerah putih. Jadi, selayaknya pemerintah pusat menyegerakan pemekaran ALA, agar apapun yang terjadi, masyarakat di pedalaman Aceh tidak terkena imbasnya,” ungkap Tagore.
Saatnya pemerintah mempercepat pemekaran ALA, agar situasi tidak kembali memanas. “Kami yang sudah merasa damai dan aman, tidak kepingin terlibat dalam kekacauan yang tidak menentu ini hanya karena mengikuti nafsu segelintir orang. Rakyat ingin kembali damai dan aman, agar kegiatan ekonomi yang selama ini berjalan tetap lancar,” tambah H Ir Tagore AB.
Sementara itu ditempat terpisah, Irfan Rasyid Bagian Humas Komite Pemekaran Percepatan Pembentukan Aceh Leuser Antara (KP3-ALA) Kabupaten Aceh Tengah mengatakan, dengan bertambah ruetnya situasi di Aceh, sehingga jadwal Pilkada selalu tertunda. Hal ini adanya keinginan pihak-pihak tertentu melakukan tekanan kepada pemerintah pusat, oleh karena itu kami juga dari wilayah tengah akan lakukan presure supaya Pilkada tepat waktu.
“Harapan kami dari wilayah tengah Aceh, pemerintah pusat jangan berpihak kepada kelompok yang melakukan tekanan dengan kekerasan, selama ini kami diam tidak ada reaksi apapun mengenai Pilkada. Saatnya kami bersuara, agar Pilkada Aceh jangan lagi ditunda,” kata Irfan Rasyid.
Begitu juga dengan Ir. H Abdul Wahab Daud salah seorang tokoh masyarakat Aceh Tengah mengatakan, seharusnya pemerintah pusat juga melihat fenomena di Aceh. Tidak semua rakyat yang di sini meminta Pilkada ditunda. “Kita selalu disibukkan dengan isu Pilkada, di warung kopi, di kebun bahkan mau tidur masyarakat selalu cerita pilkada. Hasilnya, pembicaraan itu tidak selesai dari tahun ke tahun rakyat terganggu,” sebutnya.
Dia mencontohkan, saat ini masyarakat tidak berani lagi menjalankan aktifitas sehari-hari untuk berusaha. Karena situasi kemanan yang terganggu saat ini. “Coba anda liat di pasar, biasanya warung buka sampai jam 21:00 WIB malam, saat ini jam 17:00 sore, masyarakat memilih tidak keluar dari dalam rumah. Ke kebun juga orang sudah mulai enggan, karena khawatir, akibatnya ekonomi masyarakat terganggu,” ini ulah siapa?
“Saatnya kami juga bersuara dari wilayah tengah Aceh ini, agar Propinsi ALA segera dimekarkan. Supaya tidak berlarut-larut permasalahan ini, rakyat juga bosan dengan kondisi Aceh yang selalu tidak stabil, kita ingin bersatu dalam damai dan bersama sejahtera,” serunya.
(Aman Buge)
.
