Nasaruddin Mantan Bupati Aceh Tengah : Laporan 10 Kandidat Bupati ke Polisi, Bermuatan Politis

TAKENGEN (Waspada): Nasaruddin, mantan bupati Aceh Tengah memberikan statemen sehubungan dengan laporan 10 kandidat lainnya, yang bertarung dalam Pilkada Aceh Tengah. Menurut Nas, laporan para kandidat itu bermuatan politis, bukan persoalan hukum.

“Kalau dikatakan dalam penjualan aset Panti Asuhan Budi Luhur ada terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi, seharusnya para kandidat ini menyebutkan indikasinya apa. Di mana terletak korupsinya, agar pihak kepolisian mudah mempelajarinya,” sebut Nas, menjawab Waspada, Sabtu (7/4) di Takengen.

Semua mekanisnya dalam proses penjualan Panti Asuhan ke BPD/ Bank Aceh, dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Menurut Nas yang juga ikut bertarung dalam Pilkada Aceh Tengah, laporan itu lebih bermuatan politik. Tidak ada pelanggaran hukum di sana, bahkan DPRK Aceh Tengah telah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan pihaknya menyetujui aset tersebut dijual.

Penjualan aset tersebut bukan membuat Panti Asuhan Budi Luhur tergusur. Namun justru keadan panti itu semakin baik, dibangun permanen dan ekslusif, tidak lagi bertekstur kayu. Bahkan luas tanah panti asuhan itu bertambah dari keadaan semula dan telah disertifikatkan.

“Bukan hanya sekedar dijual untuk modal daerah, namun panti itu benar-benar diperhatikan, bukan hanya itu masjid di panti ini  juga telah dibangun permanen. Semua prosedur penjualan jelas, dan sesuai aturan hukum,” sebutnya.

Kalau para kandidat melaporkan ke polisi tentang penjualan aset Budi Luhur, itu hak mereka dan silakan saja. Pihak kepolisian akan membuktikan apakah benar ada indikasi korupsi seperti yang dilaporkan atau tidak, jelasnya.

Sepuluh calon pemimpin di negeri Gayo itu, Jumat (6/4) membuat laporan tertulis dan menyampaikan ke Polres Aceh Tengah persoalan penjualan aset panti asuhan itu. Dari 10 kandidat calon bupati itu, hanya 1 orang yang tidak menanda tanganinya.

Mereka yang ikut menanda tangani laporan itu;  Basri Arita, Nurhidyah, Mursyid, Abuliya Ibrahim. Muslim Ibrahim. Iklil Ilyas Leube, Bazaruddin Banta Mude, Rasyidin Saly dan Mahreje Wahab. Sementara A.Wahab Daud tidak menanda tangani, karena yang bersangkutan sedang keluar daerah.

“Menurut hemat kami ada indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. Pertanyaan semua pihak kenapa harus asset panti asuhan yang dijual, sementara tanah-tanah pemerintah lainnya,  berupa hak pakai masih luas di Kabupaten Aceh Tengah.” Sebut Anwar, juru bicara 10 kandidat yang menyampaikan laporannya kepada Kapolres Aceh Tengah Dicky Sandoni.

Panti Asuhan Budi Luhur dijual Pemda Aceh Tengah pada ahir tahun 2009, senilai Rp 8 milyar. Namun tidak seluruhnya tanah panti itu yang dijual, hanya bagian depan yang berhadapan langsung dengan jalan negara, Takengen- Bireun.

Bukan hanya DPRK Ace Tengah yang menyetujui penjualan tanah panti tersebut (Ketika itu jabatan ketua DPRK diemban oleh Syukur Kobath). Namun, ketua MUI Aceh Tengah, Tgk. H. Mohd. Ali Djadun turut memberikan keterangan tertulisnya sehubungan dengan status tanah tersebut.

Setelah 10 kandidat melaporkan persoalan ini kepada polisi, setelah Nas meletakkan jabatannya, masyarakat Aceh Tengah menjelang Pilkada ini membahas aksi 10 kandidat ini, apalagi setelah terbit di media Waspada Sabtu (7/4). Ribuan  ekslamper kopian berita Waspada ini tersebar luas di masyarakat. (b32 | Harian Waspada Edisi Senin, 9 April 2012).