Acara Keberni Gayo yang live setiap Jumâat malam Pukul 20.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib di Aceh TV Banda Aceh pada tanggal (18/05) membahas tentang âMasyarakat yang Membangunâ, pada acara ini narasumber yang yang dihadirkan adalah Fakhruddin (Direktur Redelong Institut) dan Bahtiar Gayo (pegiat media).
Memulai paparannya kedua narasumber menyebutkan bahwa dalam memaknai pembangunan ada dua komponen paling kurang perlu diketahui, pertama. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan, dan kedua adalah masyarakat yang diposisikan sebagai penikmat pembangunan.
Karena keduanya merupakan hal yang penting dalam pembangunan maka tidak boleh terjadi pengabaian, pemerintah harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah tidak boleh membangun apa yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang bersalahan selama ini sering terjadi, sebagaimana disebutkan oleh narasumber bahwa adanya Musrenbang mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten yang seharusnya mendapatkan informasi kebutuhan pembangunan masyarakat, tetapi terakhir dengan kamuflase, artinya pembangunan banyak yang lahir berdasarkan kepentingan pemegang kebijakan. Sehingga ada pembangunan yang tidak berfungsi dan terbengkalai, karena masyarakat memang tidak membutuhkan. Karenanya LSM dan Media selalu berusaha mendorong baik Pemerintah, Legislatif atau juga rakyat harus sinergi.
Banyak proyek pembangunan yang terjadi di daerah tidak jelas baik dari segi pendanaan atau objek pembanguan, untuk memperjelas hal itulah kehadiran lembaga independen seperti LSM dan Media, kendati sering juga terjadi kesalah pahaman seolah lembaga LSM dan Media sebagai lawan dari pemerintahan, sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Karena kalau kita kembalikan ke fungsinya masing-masing, Media merupakan salah satu sarana untuk memberitahu maju mundurnya sebuah pembangunan, dengan media juga orang luar dapat mengetahui apa yang menjadi potensi sebuah daerah, yang akhirnya membawa keuntungan kepada daerah itu sendiri.
Upaya yang dilakukan LSM selama ini adalah berupaya mengorganisir masyarakat, yang sebenarnya juga ini merupakan tugas dari pemerintah. Namun LSM berupaya membantu mensinergikan program antara masyarakat dan pemerintah. Kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga LSM juga temasuk melobi lembaga donor untuk memberikan dananya guna mempercepat tercapainya kesejahtraan masyarakat, serta mendorong pemerintah dalam hal-hal yang mungkin luput dari perhatian selama ini. Untuk semua kegiatan yang dilakukan LSM tidak pernah berjalan sendiri, tetapi juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk juga dalam upaya memperkuat SDM lembaga pemerintahan, seperti baru-baru ini lembaga Redelong Institut mengadakan pendampingan untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Probolinggo.
Di sana kita bisa melihat beberapa hal yang perlu dijadikan contoh, diantaranya bagaimana hidup sederhana yang dicerminkan para pelaksana pemerintahan. Kepala-kepala dinas hanya mengendarai sepeda motor untuk melakukan aktivitas kantor setiap harinya. Bupati yang selalu melayani masyarakan sehingga hanya mempunyai waktu istirahat selama dua (2) jam sehari semalam.
Dalam bentangan sejarah bisa kita lihat bagaimana masyarakat terlibat dalam pembanguan, mereka melakukan gotong royong untuk membersihkan jalan-jalan, membangun pasilitas umum, membangun tempat ibadah. Tapi hal yang serupa itu kini hampir tidak kita temukan lagi, masyarakat selalu berharap kepada peran pemerintah dalam semua pembangunan, mereka membawa proposal untuk pembangunan mesjid, jalan-jalan dibiarkan rusak dan berharap pemerintah yang merawat dan memperbaiki, untuk meningkatkan perekonomian mereka selalu menunggu bantuan dari pemerintah.
Perubahan pola pikir dari selalu berharap kepada pemerintah menjadi berperan serta dalam pembangunan sebagaimana sediakala sangat diperlukan, karena sebenarnya masyarakat bisa hidup tanpa adanya bantuan dari pemerintah dan pemerintah tidak bisa hidup tanpa peran serta masyarakat dan peran pemerintah yang sangat diharapakan adalah dalam pelayanan publik dan adanya senergi pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. (Jamhuri)