Takengon | Lintas Gayo – Setelah beberapa saat menggelar unjuk rasa di depan Markas Polres (Mapolres) Aceh Tengah puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon. Kamis (28/6) pagi, melanjutkan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.
Di gedung wakil rakyat ini pengunjuk rasa sempat saling dorong dengan pihak keamanan saat masa meminta Ketua DPRK Aceh Tengah keluar menemui massa. Tak kunjung keluar, sehingga masa menerobos pengamanan petugas. Tak ayal kaca pintu masuk utama DPRK pecah.
“Masyarakat saat ini kesulitan mendapat suplai air bersih, kami minta DPRK memangil direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar kesini menemui massa. Kinerja PDAM perlu dipertanyakan setelah mendapatkan anggaran sebesar Rp.10,5 Milyar bersumber dari APBN dan Rp.4,5 Milyar dari APBK Tahun 2010,” seru Surahman koordiantor aksi dalam orasinya.
Selain meminta mendatangkan direktur PDAM, masa juga meminta mendatangkan pihak polisi Wilayatul Hisbah (WH) untuk memberantas minuman keras yang beredar leluasa di Aceh Tengah. 
Ketua DPRK tidak ada ditempat, sehingga wakil ketua DPRK Aceh Tengah, Nazar yang didampingi Bardan Sahidi, Samarnawan dan Arlina menemui massa.
”Kami sudah mendengar tuntutan adik-adik, beberapa menit lagi direktur dan Ketua WH akan menghadap kemari,” kata Nazar menenangkan massa.
Selanjutnya, massa HMI dipersilakan menyampaikan tuntutannya di ruang sidang kantor DPRK Aceh Tengah. tampak hadir, Nazar, Taqwa, Bardan Sahidi, Arlina dan tiba-tiba Pj Bupati Aceh Tengah hadir bersama puluhan masa di ruang DPRK tersebut.
Di ruang sidang Dewan, Bupati mencoba menjelaskan persoalan air bersih kepada para mahasiswa. “Memang persoalan air bersih telah menjadi perhatian kita. Saat ini PDAM sedang di audit oleh Bawasda, dan kita sedang menunggu turunnya dana hibah sebesar Rp 5 Milyar dari provinsi yang diperuntukkan meningkatkan pelayanan PDAM. Selain itu perlu diketahui saat ini nilai jual air per meter kubiknya dari PDAM masih rendah dibanding biaya operasional. Hal inilah yang harus jadi perhatian kita bersama,” urai Baong panggilan akrab Bupati Aceh Tengah.
Bupati Minta Massa dan WH Grebek Penjual Miras
Terkait keberadaan Miras, dijelaskan Bupati Baong, hal ini karena masih terbatas pengawasan yang dilakukan. Sehingga pihaknya meminta peran serta semua pihak untuk memberantasnya.
“Selain petugas terkait, yang kebetulan Ketua WH dan Direktur PDAM baru hadir di ruangan sidang. kita juga meminta peran adik-adik (HMI-red) untuk turut membantu memberantas keberadaan miras,” kata Bupati.
Pernyataan Bupati ini ditanggapi penanggung jawab aksi, Syukran. “Saat ini kami sudah mengetahui lokasi penjualan Miras di daerah ini,” kata Syukran Ketua HMI cabang Takengon.
“Ya, kalau memang lokasinya diketahui silahkan lakukan penggrebekan. Namun jangan ada tindakan anarkis dalam bentuk apapun,” sahut Baong menanggapi pernyataan Syukran.
Selanjutnya sesuai kesepakatan, massa HMI kemudian mempercayakan sebanyak sepuluh anggotanya untuk melakukan penggrebek Miras dengan dikawal petugas kepolisian dan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Tengah.
Sebagian masa menunggu dan membicarakan Persoalan air bersih bersama direktur PDAM Tirta Tawar yang difasilitasi Anggota DPRK Aceh Tengah yang hadir saat itu. (Maharadi/red.03)
