BANDA ACEH – Masyarakat Leuser yang tergabung dalam Forum Inisiator Pembangunan Aceh Berbasis Kawasan mendukung kebijakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang belum melantik bupati/wakil bupati Aceh Tengah terpilih sebelum ada kepastian yang jelas tentang permasalahan Pilkada.
“Gubernur telah berani melakukan satu terobosan penegakan hukum,” kata Koordinator Forum Inisiator Pembangunan Aceh Berbasis Kawasan Nasrulzaman kepada The Atjeh Post tadi malam Kamis,16 Agustus 2012.
Menurut Nasrulzaman, kebijakan Gubernur Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, agar peristiwa walikota Tomohon yang dilantik dalam tahanan tidak terulang, karena dapat mencoreng wibawa pemerintah di mata rakyat.
“Kebijakan ini juga dapat menjadi roh demokrasi yang lube rdan jurdil. Dan menjadi pelajaran semua kandidat pemimpin daerah di Aceh untuk tidak menggunakan cara-cara curang dalam memenangkan pilkada,” kata Nasrulzaman.
Nasrulzaman juga berharap, kebijakan serupa bisa dilakukan pada pelantikan bupati Gayo Lues dan Bupati Aceh Tenggara, karena masih menyisakan perkara di PTUN dan PN setempat.
Sebelumnya seperti diberitakan media The Atjeh Post Pj Bupati Aceh Tengah Moch. Tanwier menyebutkan, walau Mendagri telah mengeluarkan SK pelantikan bupati/wakil bupati Aceh Tengah, Gubernur Aceh terlebih dahulu akan mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah pilkada Aceh Tengah tersebut.
“Gubernur Aceh mengundang Muspida Aceh Tengah, Depdagri, KPU Pusat, Bawaslu Pusat Muspida Aceh, KIP Aceh, Panwas Aceh, KIP Aceh Tengah dan Panwaslu Aceh Tengah,” ujar Baong.
Ditambahkan Baong, Gubernur menilai ada ketidakberesan dalam pilkada di Aceh Tengah, sehingga menolak melantik bupati-wakil bupati. “Gubernur juga tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih,” ujar Baong. (Sumber : The Atjeh Post)
