Redelong| Lintas Gayo – Pengurus harian Ikatan Mahasiswa Bener Meriah (IMBM) bersama seorang warga Umah Besi mendatangi kantor DPRK Bener Meriah, membahas berbagai permasalahan yang bergulir di masyarakat terkait dengan pendidikan di kabupaten tersebut, Kamis (18/10/2012).
Dalam audensi tersebut, para mahasiswa bertemu hanya bertemu dengan Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, sedangkan Ketua DPRK yang mempunyai kewenangan sebagai penentu kebijakan sedang berada di luar kota.
“Padahal surat audiensi sengaja kami masukan jauh sebelum hari ini, berharap pihak terkait bisa hadir untuk membahas masalah pendidikan di kabupaten ini,” celetuk seorang mahasiswa dengan nada sedikit menyindir ketika dikabarkan Ketua DPRK tak ada di tempat.
Sebelum audiensi di mulai sembari menunggu para undangan audiensi dari Dinas Pemuda Dan Olah Raga (Disdikpora) para peserta audiensi membuka pembahasan tentang Museum Gayo yang memang sudah lama di nanti masyarakat Gayo dan sudah direncanakan. Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRK Joni mengaku telah berkordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata yang bersangkutan dengan masalah tersebut dan sudah masuk dalam agenda pembahasan anggaran 2013.
“Untuk anjungan Bener Meriah di Taman PKA Banda Aceh masih dalam tahap pelaksanaan,” jelas Joni pada audiensi yang dilaksanakan di off room Setdakab Bener Meriah yang juga dihadiri, Kadisdikpora Drs.Darwin.MH,SE dan sekitar 10 orang jajaran dari dinas tersebut, dan Ketua Komisi D Tgk.Hasbi, serta Ir.Sarkati dari Komisi A dan Zarmija,SH.
Dalam audensi ini para mahasiswa mempertanyakan berbagai hal yang berkembag di Kabupaten pecahan Aceh Tengah ini, satu diantaranya kondisi riil terkait pelayanan publik (bus sekolah ) yang sampai saat ini tidak di gunakan sesuai dengan fungsinya dan mahasiswa menganggap perlu bagi pemerintah daerah untuk menyediakannya,dan bus sekolah.
“Kami meminta kepada DPRK Bener Meriah segera mengalokasikan anggaran unyuk ini pada Tahun 2013 demi totalitas peningkatan Mutu di Bener Meriah,” ujar salah satu mahasiswa yang hadir.
Dalam pertemuan itu, sedikitnya ada lima dari sebilan poin yang di tawarkan oleh mahasiswa sedikit terjawab oleh Kadisdikpora dan perwakilan dari Komisi D. Salah satunya, Disdikpora mengaku tidak pernah mengijinkan pemungutan dalam bentuk apapun di sekolah dan untuk menjawab permaslahan tersebut pihak Disdikpora berjanji akan turun kelapangan dan menindak lanjuti permasalahan tersebut.(SP/red.04)
