Takengon | Lintas Gayo – Berbagai potensi masalah yang muncul dikemudian hari, terutama terkait dengan kegiatan pembangunan fisik, sering kali tidak dilandasi koordinasi yang baik, antara aparatur pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Koordinasi di lini bawah kerab menjadi masalah klasik yang terus menerus dihadapi dalam setiap rencana pembangunan, sehingga perlu menjadi perhatian serius.
Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM, mengatakan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh aparatur dalam beberapa kegiatan pembangunan juga kerab dialami oleh jajarannya, sehingga sasaran dan tujuan pembangunan sering tidak mencapai hasil optimal.
“Dalam bekerja, hendaknya aparatur jangan mendahulukan kewenangan yang dimiliki dari pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Nasaruddin kepada jajarannya dalam suatu rapat koordinasi, Selasa (5/2/13) di Kantor Bupati setempat.
Dikatakan, bila aparatur daerah lebih menonjolkan kewenangannya, permasalahan klasik dalam proses pembangunan, seperti pekerjaan yang berlarut serta kurangnya dukungan masyarakat akan terus muncul, sehingga diperlukan kemampuan aparatur untuk mengelola situasi yang mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui jalinan komunikasi dengan masyarakat maupun para pihak terkait.
“Komunikasi intens sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan, apalagi terkait dengan kepentingan khalayak ramai,” jelas Nasaruddin.
Karenanya, Nasaruddin memohon maaf kepada masyarakat, apabila selama ini terdapat jajarannya, yang dalam bekerja secara sepihak dan tidak berkoordinasi dengan masyarakat dan para pihak terkait lainnya terlebih dahulu. Padahal, ia yakin bila komunikasi yang baik dapat terjalin antara aparatur, pihak swasta dan masyarakat, sinergi dalam pembangunan daerah relatif akan lebih mudah diwujudkan.
“Prinsipnya, pekerjaan yang melibatkan semua pihak lebih berpotensi untuk hasil yang lebih baik,” tandas Nasaruddin.(SP/red.04)
