Oleh: Sabela Gayo
Etnis Gayo sebagai sebuah kelompok minoritas di Aceh memiliki hak-haknya sebagai indigenous people yang diatur sesuai dengan konvensi dan traktat-traktat internasional. Yang di maksud dengan indigenous people menurut Pasal 27 Konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights Article 27) “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.” Terjemahan bebasnya adalah “Di Negara dimana ada etnis, agama atau bahasa minoritas ,tiap-tiap orang yang dikelompokkan sebagai minoritas tidak boleh dihalangi haknya, di dalam masyarakat dalam hubungan dengan anggota kelompok lainnya untuk memperoleh budayanya sendiri, menyatakan dan mempraktikkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasanya sendiri”. Indonesia sebagai sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik melalui UU No 12 Tahun 2005 dan konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi,sosial, budaya melalui UU No.11 Tahun 2005 diharapkan dapat secara maksimal melindungi hak-hak kaum minoritas dalam menggunakan bahasa dan budayanya. Hak-hak kaum minoritas yang tercantum di dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik tersebut semakin mempertegas dan memperkuat dukungan dan jaminan dari masyarakat internasional terhadap keberadaan bahasa dan budaya kaum minoritas.
Di tingkat internasional yang masih dikenal sebagai salah satu kelompok minoritas dalam lingkup nasional Indonesia adalah Aceh. Terminologi Aceh dikenal sebagai salah satu indigenous people di tataran internasional. Masyarakat internasional sendiripun mungkin kurang memperoleh informasi tentang Aceh bahwa yang dimaksud dengan Aceh adalah nama dari suatu daerah tempat berdiamnya beberapa etnis minoritas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa di tingkat Aceh sendiri masih ada beberapa kelompok minoritas lagi yang hak-haknya masih “terpasung” dan kondisi masyarakatnya masih “tertindas” baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya. Pemahaman masyarakat internasional terhadap terminologi Aceh dalam memandang Aceh sebagai salah satu kaum minoritas dari sisi nasional Keindonesiaan harus terus diperbaharui melalui seminar-seminar dan artikel-artikel ilmiah yang mengkaji tentang indegenous people sehingga nantinya akan diperoleh sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pengertian Aceh sebagai indigenous people karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa didalam struktur sosial Aceh itu sendiri masih ada beberapa kelompok indigenous people yang sampai hari ini masih terabaikan hak-hak sipil, politik dan sosial-budayanya.
Kalau digunakan teori bertingkat maka ketika Aceh disebut sebagai indegenous people dalam tataran nasional keindonesiaan maka Gayo dapat dikualifikasikan sebagai sub-indigenous people. Tetapi yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah apakah terminologi sub-indigenous people dikenal menurut konvensi internasional tentang hak-hak kaum minoritas?, apakah hak-hak sub-indigenous people sama dengan hak-hak yang dinikmati oleh indigenous people?, pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan analisis yang mendalam terhadap isi dan semangat yang terkandung didalam konvensi internasional itu sendiri. Ketika berbicara tentang isu Aceh sebagai kelompok etnis yang dikategorikan sebagai indigenous people maka isu tersebut menjadi sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan secara lebih mendalam karena selama ini sudah terbangun suatu citra (image) di tingkat internasional bahwa komunitas Aceh adalah suatu komunitas yang memiliki bahasa, budaya dan agama yang sama. Padahal kenyataannya dilapangan tidak demikian, justru di Aceh sendiri masih ada beberapa etnis lainnya yang dapat dikaulifikasikan sebagai etnis minoritas yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi.
Pencitraan yang keliru tentang Aceh tersebut wajar terjadi karena individu-individu yang berasal dari etnis minoritas di Aceh selama ini belum mendapatkan persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya. Sebagai contoh; misalnya dari 1.000 orang penerima beasiswa di Aceh setiap tahunnya yang belajar keluar negeri, berapa orang atau berapa persen pemuda/i yang berasal dari kaum minoritas lainnya di Aceh yang berkesempatan memperoleh beasiswa Pemda dan belajar ke luar negeri? Atau contoh lainnya misalnya; selama ini struktur kekuasaan di tingkat provinsi Aceh, mayoritas “dikuasai” oleh etnis Aceh pesisir, berapa orang atau berapa persen pejabat dan PNS provinsi yang berasal dari etnis minoritas lainnya di Aceh?, ketika penguasaan simpul-simpul politik hanya dipegang oleh etnis Aceh pesisir saja maka sudah pasti ketika aparatur pemerintah tersebut melakukan hubungan dan komunikasi ke luar, yang dikenal hanyalah bahasa dan budaya Aceh pesisir saja sedangkan bahasa dan budaya etnis minoritas lainnya di Aceh tidak akan pernah dikenal sama sekali. 2 (dua) faktor inilah yang membuat pencitraan seolah-olah nampak dari luar bahwa Aceh ini memiliki bahasa, dan budaya yang sama.
Di tingkat internasional ada banyak aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak kaum minoritas yang dapat dijadikan bahan renungan dan analisis mendalam bahkan dijadikan sebagai bahan studi perbandingan dikaitkan dengan realitas yang terjadi di Aceh. Adapun 153 aturan-aturan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut;
1. Inter-American Convention on Support Obligations, article 4
2. American Declaration of the Rights and Duties of Man, Articles III and XXIII, (Approved by The Ninth International Conference of American States, Bogot”, Colombia, 1948)
4. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights “Protocol of San Salvador”, Article 3 and 13
5. American Convention on Human Rights (ACHR), Articles 1, 12, 13, 16, 22 and 27
6. African Charter on the Rights and welfare of the child, Preamble, Articles 1, 3, 9, 11, 25 and 26
7. African Charter on Human and People’s Rights (ACHPR), Preamble, 2, 8 and 12
8. Vienna Concluding Document, 1989, Principles: Articles 11, 13.7, 16, 17, 19, Co-operation in Humanitarian and Other Fields: Articles 20, 32, 59, 63 and 68
9. The Helsinki Final Act, 1975, Section VII and subsection on Co-operation in Humanitarian and Other Fields
10. Charter of fundamental rights of the European Union, (2000/C 364/01), articles 10.1, 14.3, 21.1 and 22
12. Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, Articles 2.1, 4.1, 5.1 and 6
13. Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
14. European Social Charter (revised), 1996, Part V Article E, and Appendix Articles 21.4 and 24.3 (d)
15. Framework Convention for the Protection of National Minorities, Preamble “7, Articles 5.1, 6.1 & 6.2, 7, 8, 12 and 17.1
16. European Social Charter, Preamble “3
17. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocol No. 11, Paris, 20.III.1952, Article 2
18. European Convention on Human Rights (ECHR) Article 9 and 14
19. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Articles 2.1, 4.1, 4.3 (a), 5.1 (d), 9.1 and 12
20. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1), Articles 8 (d), (f) and (l), 9.1, 15.5, 18.1 and 18.3
21. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (2nd part), Articles, 3.1, 13, 17, 23, 24, 27, 38.3, 45, 50, 58, 86, 93, 130, 142
22. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Articles 3.1, 16 and 33-37
23. Rome Statute of the International Criminal Court, Articles, 6, 7.1 (h), 8.2.b (ix), 8.2.e (iv) and 21.3
24. Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (International Tribunal for the Former Yugoslavia)
25. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, General Assembly resolution 260 A (III), Article II
26. Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live, GA resolution 40/144, Preamble 1,2 and 4, Articles 5.1 (e) and 7
27. Convention relating to the Status of Refugees, Articles 1A (2), 3,4 and 33.1
28. Convention relating to the Status of Stateless Persons, Articles 3 and 4
29. Convention on the Reduction of Statelessness, Article 9
30. Employment Policy Convention, (ILO Convention No. 122), Article 1.2 (c)
31. Declaration of Commitment on HIV/AIDS, General Assembly resolution S-26/2, Articles 20 and 63
32. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, GA resolution 53/144,Article 16
33. Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), GA resolution 48/134, Part II 1 (b)
34. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, (UNESCO), endorsed by General Assembly resolution 53/152. Article 21
35. Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind, General Assembly resolution 3384 (XXX), Article 7
36. Guidelines on the Role of Prosecutors, Articles 2 (a) and 13 (a)
37. Basic Principles on the Role of Lawyers, Articles 2 and 10
38. Basic Principles on the Independence of the Judiciary, GA resolution 40/32, Article 10
39. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), GA resolution 45/110, Articles 2.2 and 15.1
40. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, GA resolution 45/113, Articles 4, 7, 48
41. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, GA resolution 43/173, Principle 5
42. Basic Principles for the Treatment of Prisoners, GA resolution 45/111, Articles 2, 3
43. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Articles 6.1, 6.2, 41.1, 41.2, 41.3, 42, 66.1, 77.1
44. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, GA Resolution 48/96, Rule 12
45. Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of 46.mental health care, GA Resolution 46/119, Principle 4.2, 4.3, 13.1 (d)
46. Declaration on the Rights of Disabled Persons, Proclaimed by GA resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975, Article 2
47. Declaration on the Elimination of Violence against Women, GA Resolution 48/104 of 20 December 1993, Article 4
48. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, General Assembly Resolution 36/55 of 25 November 1981
49. UNESCO Convention against Discrimination in Education, Article 1.1, 2 (b), 5.1 (a) (b)
50. UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice, Preamble “2 and 5, Article 3
51. Discrimination (Employment and Occupation) Convention (ILO Convention No. 111) Article 1 (a)
52. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities , Preamble, Articles 1.1, 2.1, 2.2, 2.5 and 4.2
53. Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO Convention No. 169) “5 and Article 5 (a)
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Preamble ” 2
54. United Nations Millennium Declaration, Article 4
55. Vienna Declaration and Programme of Action, Preamble “5, I.5, I.19, I.30, I33, II B1.22, II B2.25, 26, 27, II B3.38
56. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 57. Members of Their Families (MWC) Articles 1.1, 7, 12.1-4, 13.3 (d)
57. United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (UDNM)
58. General comment 1 on CRC Article 29.1
59. Convention on the Rights of the Child (CRC) Preamble, Article 2.1-2, 14.1-3, 20.3, 29.1 (d) 30
60. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Preamble, Article 5 (a-d)
61. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (ICESCR) Articles 2.2, 13.1 and 13.3
62. General Comment 23 on Article 27, paragraphs 5.1, 5.2, 5.3 and 6.2
63. General comment 18 on non-discrimination
64. CCPR General Comment 22: 30/07/93 on ICCPR Article 18
65. The International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) Articles 2.1, 4.1-2 18, 20.1-2, 24.1, 26 and 27
66. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
67. African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 14, 21
68. American Convention on Human Rights, Article 21
69. American Declaration on the Rights and Duties of Man, Article XXIII
70. Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Paragraph 5, Article XVIII
71. [European] Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Protocol 1, Article 1
72. UN Guiding Principles on Internal Displacement, Principles 6,7, 21
73. World Bank Operational Directive 4.20, Paragraph 2
74. ICESCR, General Comment 7, The Right to Adequate Housing; Forced Evictions
75. ICCPR, General Comment 27, Freedom of Movement, Paragraph 4
76. ICESCR, General Comment IV, Right to Adequate Housing
77. CERD General Recommendation XXVII, on Roma, Paragraphs 30-32
78. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXIII, on Indigenous Peoples, Paragraph 5
79. ILO Convention No. 107 on the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries (Articles 11-14)
80. International Labour Organization Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples, Part II/Articles 13-19
81. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Introduction, Article 10, 25-28, 30
82. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities, Article 1
83. International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 5(d)(v)
84. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Common Article 1
85. International Covenant on Civil and Political Rights, Common Article 1, Article 12
86. Universal Declaration on Human Rights, Article 17
87. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Articles 3, 17 and 25
88. African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 2
89. American Convention on Human Rights “Pact Of San Jose, Costa Rica” Articles 1, 8.1, 8.2(A), 13.5, 23 And 27.1
90. Framework Convention for the Protection of National Minorities, Articles 5, 6, 9, 10, 11, 12 and 14
91. European Charter for Regional or Minority Languages, Articles 1-14
92. European Social Charter (revised), Articles 19.11 and 12 and Part V Article E
93. European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, Articles 5.2, 6.3(a) and (e) and 14
94. UNESCO Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War, Article 3
95. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Articles 14, 15 & 17
96. ILO Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (169)
97. UNESCO Convention Against Discrimination in Education, Articles 1, 2(b) and 5.1(c)
98. MWC Articles 1.1, 7, 16.5 & 8, 18.3(a) & (f), 22.1, 2 & 3, 33 and 45.2
99. United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (UDNM)
100.General comment 1 on CRC Article 29.1
101.Convention on the Rights of the Child (CRC), Articles 2.1, 8, 13, 17, 29.1 (c) & (d), 30 and 40.1, 40.2 (b) (ii) & (vi)
102.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Article 2.2
103.General Comment 23 on Article 27, paragraphs 5.1, 5.2, 5.3 and 6.2
104.General comment 18 on non-discrimination
105.General comment 13 on ICCPR Article 14, paragraphs 8 and 13
106.General comment 3 on ICCPR Article 2, paragraphs 1 and 2
107.International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Articles 2.1, 14.3 (a) & (f), 19.2 & 3, 24.1, 26 and 27
108.Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 2
109.Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, “Protocol of San Salvador”, Article 13(2)
110.American Convention on Human Rights, Article 23 – Non-Derogable Under the American Convention
111.African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 13 and 17(2)
112.The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life (OSCE)
113.Copenhagen Document (Para 35) (OSCE)
114.Framework Convention for the Protection of National Minorities, Articles 15 and 16 (Council of Europe)
115.Explanatory Report To Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Council of Europe)
116.Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 1 (Council of Europe)
117.European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 14 (Council of Europe)
118.Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, Articles 4, 6, 7, 14 and 17.
119.CERD General Recommendation XXIII on the Rights of Indigenous Peoples, Paragraph 4(d)
120.ICERD (Article 5(C))
121.Implementation of Article 13 (1) – ICESCR General Comment 13
122.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 13(1))
123.International Covenant on Civil and Political Rights (Article 25)
124.Declaration on the Right to Development (Article 1(1) and Article 2(1))
125.Vienna Declaration and Programme of Action (see Articles 27, 31 and 67 (Part II))
126.Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (Articles 1, 2 and 4)
127.Universal Declaration of Human Rights (Article 21)
128.Organization of American States Charter (Article 3)
129.Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, “Protocol of San Salvador” (Article 3)
130.Protocol on the Rights of Women in Africa, adopted by the African Union on 11 July 2003 (Article 1, Article 2)
131.African Charter on Human and Peoples Rights (Article 2, Article 3, Article 12, Article 13, Article 18, Article 19)
132.EC Treaty: article 13
133.Article 23: Equality between men and women
134.European Commission Treaty: Article 141
135.European Commission Treaty: Article 39
136.European Commission Treaty
137.Article 21: Non-discrimination
138.Article 20: Equality before the law
139.Charter of Fundamental Rights of the European Union
140.Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Article 1, Article 16)
141.UNESCO Convention against Discrimination in Education
142.International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of their Families (adopted by the UN General Assembly on 18 December 1990 and entered into force on 1 July 2003), (Part II, Article 7)
143.ILO Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, No. 169, 1989 (Article 2 (2) (a), Article 3 (1), Article 20 (2), Article 24, Article 26, Article 29)
144.ILO Recommendation concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (No. 90), 1951
145.ILO Equal Remuneration Convention, No. 100, 1951
146.ILO Recommendation concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, No. 111, 1958
147.ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, No. 111, 1958 (Article 1, Article 2, Article 5)
148.Discrimination Employment and Occupation
149.Convention on the Rights of the Child (Article 2, Article 30)
150.Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Article 1, Article 2, Article 3, Article 4)
151.International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Article 1, Article 2, Article 5)
152.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 2, Article 3)
153.International Covenant on Civil and Political Rights (Article 2, Article 3, Article 26)
Sebagian besar masyarakat yang berasal dari kaum minoritas di Aceh masih “malu-malu” bahkan ada yang merasa tabu kalau mempersoalkan tentang harmonisasi hubungan etnis antara Gayo dengan Aceh pesisir, dan antara Simelu/Singkil/Alas dengan Aceh pesisir. Hal itu terjadi disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri terhadap hak-hak dasarnya yang dijamin dan dilindungi oleh aturan-aturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Dengan semakin seringnya dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah dan seminar-seminar yang terkait dengan hak-hak kaum minoritas maka diharapkan akan semakin menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat terhadap isu kaum minoritas. Jangan sampai ada persepsi bahwa dengan mempersoalkan isu hubungan antara minoritas dan mayoritas atau mempersoalkan isu harmonisasi antara Gayo dan Aceh pesisir seolah-olah sama dengan memicu konflik horizontal baru di Aceh dan memecah-belah persatuan rakyat Aceh. Persepsi yang demikian merupakan persepsi yang berlebihan dan reaksioner karena terjadinya konflik baru di Aceh tergantung kepada niat baik dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Kalau niatnya adalah benar-benar ingin mewujudkan Aceh baru yang melibatkan semua elemen dan komponen yang ada di Aceh maka isu tersebut justru akan semakin memperkuat dan memperkokoh bangunan Aceh baru yang dicita-citakan. Tetapi sebaliknya, jika niatnya justru hanya ingin melakukan “penjajahan” dan “eksploitasi” model baru terhadap etnis minoritas lainnya yang ada di Aceh, maka sudah pasti isu hubungan antara minoritas dan mayoritas di Aceh akan menimbulkan penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok status quo yang memiliki vested interest tersendiri.
Isu hubungan antara suku minoritas dan mayoritas tidak hanya berguna bagi Aceh saja tetapi juga akan bermanfaat bagi Indonesia dalam konteks nasional. Dimana kita tahu bahwa Indonesia terdiri atas beragam etnis yang memiliki bahasa, budaya, agama dan adat yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam dokumen MoU Helsinki yang merupakan bentuk kesepakatan damai antara RI dan GAM, tidak dijumpai satu pasal pun yang mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kaum minoritas di Aceh seperti Gayo,Tamiang,Alas,Simelu,Pak-Pak,Singkil,dan Aneuk Jamee. Sehingga terasa wajar jika dilapangan terjadi “letupan-letupan” kecil dimana sebagian kabupaten/kota di Aceh berkeinginan membentuk propinsi sendiri terpisah dari Aceh karena mungkin dengan melihat isi Pasal-Pasal yang ada di dalam MoU Helsinki tersebut, kaum minoritas yang ada dan hidup di Aceh sebagai indigenous people merasa hak-haknya sebagai kaum minoritas terabaikan dan keberadaannya tidak diakui sama sekali didalam konteks Aceh baru yang dicita-citakan tersebut. Dengan pengabaian hak-hak kaum minoritas tersebut dan proses distribusi kekuasaan yang dianggap “kurang adil” memicu sebagian kalangan untuk melakukan gerakan-gerakan pembentukan provinsi baru.
Di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sekali pun tidak ada ditemukan satu Pasal bahkan satu ayat yang mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kaum minoritas di Aceh baik haknya untuk mempertahankan bahasa, budaya dan identitas adatnya. Oleh karena itu segenap komponen pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang fokus terhadap isu-isu kaum marjinal harus terus memperjuangkan pengakuan pemerintah Aceh terhadap hak-hak kaum minoritas yang diderivasikan ke dalam bentuk Qanun Provinsi.
Sumber: alabaspos.com
