Kadisburparpora Dituding Tidak Mampu Kelola Program

Takengen|LintasGayo-Adanya wacana beberapa kegiatan di SKPK Aceh Tengah, “dipangkasnya” termasuk kegiatan Festival Danau Lut Tawar mendapat penolakan dari seniman gayo.

Sebelumnya, Kadis Disbudparpora Aceh Tengah Nasaruddin telah membuat telaah staf perihal pemberhentian kegiatan pasca gempa bumi.  Hal tersebut dilakukan karena adanya gempa bumi yang telah menimbulkan puluhan korban jiwa dan ribuan rumah penduduk rusak. “Menghentikan beberapa kegiatan dinas yang bersifat hiburan. Di SKPK lainnya juga ada, dan ini  juga atas penyampaian lisan dari bupati,” kata Nasiruddin saat dikonfirmasi.

Dikatakan Salman Yoga, seniman gayo yang juga peneliti pada The Gayo Institut , “Menghentikan kegiatan Festival Danau Lut Tawar dan PKA dari Dinas Budparpora pasca gempa bumi adalah pembodohan di atas penderitaan rakyat,” kata Salman dalam pesan (sms) yang diterima LintasGayo, Minggu (28/7/2013).

Menurut Salman, kalau pemerintah serius membantu masyarakat korban gempa di sejumlah kecamatan hendaknya menggunakan jalur legal dan kita dukung sepenuhnya, seperti memanfaatkan anggaran tahun 2014, 2015 bahkan tahun anggaran 2016 dan seterusnya dengan memasukkan anggaran bantuan semaksimal mungkin dengan lebih terprogram dan terencana. Ini jelas legal. Bukan dengan mengahpuskan kegiatan yang tengah berjalan yang nyata-nyata telah melalui proses pengesahan legeslatif.

Disarankanya, untuk mengalihkan semua biaya perjalanan dinas pejabat daerah untuk korban gempa. Ini jelas lebih simpatik dari pada menghapus program yang sudah menjadi konsumsi publik. Inipun kalau pemerintah dan pejabatnya ingin menunjukkan rasa empatinya di tengah penyaluran berbagai bantuaan yang masih terjadi pemotongan-pemotongan.

Kalaupun sudah sangat kejepit maka bukan menghapuskan program, tetapi mengurangi pada item-item yang dianggap tidak terlalu urgen. Dan gerakan ini bukan dilakukan oleh satu dinas saja, tetapi oleh semua dinas.

Ungkap seniman yang aktif menulis puisi tersebut, mencurigai bahwa wacana yang dilempar oleh sang kadis adalah salah satu bentuk ketidak mampuannya mengelola program-program tersebut. Atau malah kecurigaan banyak kalangan justru menjadi benar bahwa anggaran pada dinas Disbudparpora telah terjadi penyimpangan dan penyalah gunaan sejak awal. “Ironinya tragedi gempa dan penderitaan rakyat dijadikan lembaran putih untuk menghapus bau busuk tersebut.,” pungkas Salman. (LG12)