Kawasan hutan Kabupaten Aceh Tengah sampai hari ini terus di “gerus” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terbukti dengan datangnya bencana di beberapa lokasi bila musim penghujan datang. Banjir bandang yang menghampiri beberapa desa seperti di Kecamatan Celala, Bintang, Lut Tawar, Bies, Pegasing, Silih Nara belakangan, ini bukanlah bencana “takdir” dari Yang Maha Kuasa.
Kerusakan hutan oleh tangan-tangan manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi demi mudahnya mendapatkan rupiah telah membuat manusia lainya kehilangan harta benda juga nyawa. Kecamatan Bintang salah satunya memasuki musim penghujan selalu saja menjadi langanan banjir bandang begitu juga kecamatan Celala.
Penebasan hutan lindung terus terjadi hampir di semua titik pinggiran desa. Masyarakat tak berdaya untuk melaporkan para cukong kayu, dimana kian hari semakin meraja lela. Seperti yang di utarakan oleh Aman Sergi, warga kecamatan Bintang. Di beberapa lokasi di kecamatan sebelah Timur Aceh Tengah tersebut hampir setiap malam kayu olahan keluar dengan mengunakan truk ke arah Kota Takengen.
Mereka bebas, tanpa ada satu aparatpun menghalau. Dibentuknya Polisi Hutan (Pulhut) semasa pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh di seluruh Aceh, tidak mampu menghalau geliat para pencuri kayu di Aceh dan Aceh Tengah khususnya. Bahkan menurut Aman Sergi ada oknum Polhut yang terlibat langsung dalam pengeluaran kayu-kayu dari pinggiran hutan Gayo.
“Mereka memakai celana dan baju warna hijau tua (polhut-red), selalu terlihat di beberapa titik kawasan hutan Bintang, seharusnya kerja mereka menertibkan penebangan di kawasan hutan lindung, kok tempo hari ada oknum polhut terindikasi ikut dalam satu dum truk,” kata Aman Sergi kepada Rakyat Aceh, (25/7) dengan nada kecewa.
Tidak usah jauh-jauh sampai ke Desa Serule, dimana dalam bulan Ramadhan lalu aparat kepolisian Aceh Tengah memproses empat warga dari luar Aceh Tengah yang berhasil ditangkap, mereka di duga melakukan Ileggal Loging di Desa Serule, Bintang. Juga dikawasan pinggiran Danau Lut Tawar, tepatnya di pinggiran Desa Nosar Kecamatan Lut Tawar saja penebangan kayu Pinus masih terus berlanjut.
Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Tengah, AKBP Dodi Rahmawan, kayu gelondongan masih berada di atas pegunungan desa Nosar, karena sulitnya medan, barang bukti masih berada di lokasi.
Dimana Polhut dan dinas terkait, tanya Aman Sergi. Anehnya, yang tertangkap selalu saja pekerja di lapangan, para pomodal selalu saja melenggang dari warung ke warung di pusat kota, jelasnya kecewa.
Bupati Aceh Tengah Ir. H. Nasaruddin, MM selaku kepala pemerintah di Aceh Tengah di tahun 2014 lalu pernah menegaskan akan mempertahankan kawasan hutan sebesar 65% dari luas keseluruhan hutan yang ada, dalam kesempatan menyambut Menteri Kehutanan RI dalam acara memperingati Hari Rimbawa Nasional (16 Maret 2014).
Namun sayangnya sejauh ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal untuk memantau parahnya kerusakan hutan yang terjadi di Gayo, apalagi melakukan razia-razia di kawasan-kawasan hutan pingiran termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
“Dinas kehutanan dan perkebunan harus turun kelapangan untuk melihat kerusakan hutan yang amat parah saat ini, dan kalau terus di biarkan hal ini akan terus berlanjut,” sebut aktivis lingkungan.
“Kami melihat sebelumnya dinas kehutanan sangat minim melakukan razia-razia untuk menahan para pelaku perusak hutan yang ada di Aceh Tengah saat ini,” kata aktivis lingkungan yang namanya enggan ditulis karena menyangkut hubungan kekerabatan dengan dinas terkait.
Selama ini kata aktivis lingkungan tadi, kerusakan hutan di Aceh Tengah sudah sampai pada tahapan yang sangat menghawatirkan, dimana selama ini bencana yang terjadi di Gayo bukan akibat longarnya struktur tanah karena gempa Gayo dua tahun lalu, melainkan karena maraknya penebangan hutan yang kian mengila di kawasan hutan lindung.
Abrar aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The Green Hill Aceh Tengah, yang selama ini getol menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan dari tangan-tangan oknum perambah hutan, kepada Wartawan Rakyat Aceh mengatakan, selama ini terjadi lemahnya pengawasan kawasan hutan lindung dari pihak-pihak yang berkompeten di tingkat daerah.
Koordinasi antara sesama lembaga sangat dibutuhkan, “Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk mengawasi liungkungan dan hutan yang ada di Gayo ini,” kata Abrar.
Kerusakan hutan di Gayo dari amatan LSM ini sudah pada tahapan yang sangat kronis, bila semua pihak tidak cepat bertindak, sepuluh tahun kedepan jangan saling menyalahkan bila bencana besar akan melanda beberapa titik di kabupaten berpenghasilan kopi ini.
“Semua pihak harus cepat bertindak, paling tidak melakukan pencegahan terhadap Ileggal Logging yang marak di Takengon, agar kedepan kita tidak saling menyalahkan,” ujar Abrar.
The Green Hill berharap kepada pemerintah terutama dinas terkait agar, memberi ruang kepada pegiat-pegiat lingkungan untuk melakukan koordinasi dan bisa bekerja sama untuk menyelamatkan hutan Gayo secara umum. “Kerja sama sangat di perlukan untuk membangun Gayo kedepan pada sisi lingkungan,” harap Abrar cucu dari Maestro seniman Gayo Ar Muse.
Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tengah, Ir. Abadi saat di konfirmasi menyangkut maraknya perambahan hutan lindung di Aceh Tengah, menyangkal pihaknya telah melakukan pembiaran atas kerusakan hutan selama ini.
“Kami selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak menyangkut hutan lindung. “Untuk melalukan razia khusus terhadap pelaku perambah hutan memang tidak ada, namun sosialisasi selalu di suarakan kepada masyarakat,” jelas Abadi.
operasi rutin yan dilakukan oleh anggota Polhut selama ini tetap beralan sesuai dengan laporan masyarakat. Dengan 75 persen kawasan hutan di Aceh Tengah, selama ini selalu dalam pantaun dinas kehutanan. “Kami selalu memantau segala bentuk laporan dan kejadian yang ada di lapangan,” kata Abadi.
Jika ada perambahan di lapangan atas kerusakan hutan pihak dinas kehutanan selalu mengambil tindakan, dengan menurunkan polhut kelapangan. “Kita selalu mengambil tindakan terhadap perusakan hutan yang terjadi,” lanjut Abadi. Laporan Jurnalisa ( Harian Rakyat Aceh, 27 Juli 2015)
