Redelong | Lintasgayo.com – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga sekjen MD-Kahmi Bener Meriah, Rahmadiyanto, meragukan kelayakan gerakan perjuangan provinsi ALA yang beberapa hari terakhir kembali mencuat di Tanoh Gayo, Minggu (31/03/2025)
Hal tersebut ia sampaikan sesaat setelah menunaikan sholat Idul Fitri 1446 H/2025 M, melalui pers rilisnya.
“Bukan bermaksud tidak menghargai upaya perjuangan gerakan Aceh Lauser Antara (ALA) Yang saat ini sedang hangat, jika saya menilai gerakan ini belum layak di katakan sebuah gerakan, tetapi hanya sekedar sebuah isu “cilek cilek,” katanya
Menurutnya, jika alasan isu ALA kembali muncul ke ruang publik akibat dari wilayah tengah Aceh tidak mendapatkan Proyek Strategis Aceh (PSA) tahun 2025, maka Isu ALA tidak akan lebih dari ibarat anak bayi “merengek” meminta Air Susi Ibu (ASI).
“Padahal jika kita melihat draf PSA yang beredar luas di media-media sosial yang masih dipertanyakan keabsahannya itu, Aceh Utara jugak tidak masuk dalam daftar proyek strategi Aceh yang notabennya bukan termasuk wilayah Tengah Aceh,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti, kabar berhembus Isu ALA bergulir kembali akibat dari Alhudri diberhentikan sebagai Plt Sekda Aceh
“Jika memang sedemikian maka bisa-bisa Isu ALA hanya Menjadi bahan bercandaan pemerintah provinsi. Bahkan gerakan yang dapat mengkerdilkan Agenda besar ALA itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, dirinya adalah salah satu orang yang juga sangat mendukung terbentuknya Provinsi ALA.
“Kita dukung, tetapi Atas dasar Sejarah, Historis, Perbedaan Budaya, Geografis, Efesiensi Administratif dan pembangunan, sehingga gerakan ini dapat terbentuk atas persamaan Ideologis dan memiliki nilai untuk diperjuangkan sampai ke akar rumput, serta gerakan yang lebih logis dimata pemerintah Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pemerintah wilayah tengah aceh lebih baik fokus untuk dapat menunaikan janji-janji politik nya.
“Pemerintah kabupaten kota terkhusus wilayah tengah sebaiknya fokus menjalankan janji-janji kampanye, melakukan Lobi-lobi politik serta menyelaraskan dengan road map program pemerintah Aceh dan pusat. Sehingga stabilitas politik pembangunan daerah ini dapat berjalan sebagai mana kita harapkan,” (Mhd/Ril)
