Oleh : Yunadi HR, S.IP
Politik dalam defenisi yang benar dan hakiki adalah seni mengelola kewenangan (authority) dalam menjalankan kekuasaan (power) guna seluas – luasnya kemaslahatan rakyat banyak. Manakala defenisi tersebut yang dijadikan patokan, maka harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dipastikan akan terwujud.
Yang membuat kita terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak berkesudahan adalah, terlalu banyak dari kita yang lebih “menelan” mentah – mentah, bahwa politik adalah semata – mata bicara kepentingan. Kepentingan yang dimaknai juga begitu sempit. Kepentingan yang difahami lebih pada golongan, kelompok bahkan tidak jarang hanya kepentingan pribadi diatas hal lainnya.
Dalam kasus pemilukada, telah semestinya mulai dibangun paradigma baru, yaitu paradigma berpolitik yang sehat. Berpolitik yang realistis dan bermartabat dengan bersungguh-sungguh memastikan bahwa dari proses yang benar-lah kita bisa berharap lahir pemimpin yang baik,jujur dan amanah.
Praktik-praktik money politik, black Campaign (kampanye hitam), adalah beberapa tabiat politik yang buruk, yang semestinya harus dikikis habis. Sulit rasanya masyarakat luas berharap lahir kepemimpinan yang tangguh dan amanah, manakala dalam prosesnya terjadi “pemerasan” dalam proses pemilihan. Lebih menjijikkan lagi adalah praktek – praktek yang menjadikan Kampanye hitam sebagai satu strategi dalam memenangkan persaingan.
Rakyat pemilih selaku pemegang kedaulatan dalam berdemokrasi harus berani memulai proses perubahan. Rakyat pemilih dan para cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda harus mulai berani melakukan revolusi mental, bahwa demokrasi dalam pemilukada bukanlah ajang bagi-bagi uang.
Manakala beberapa hal tersebut diatas mampu dirubah, maka menjadi realistis dan bermartabat sebuah proses pemilukada. Menjadi realistis kita berharap lahirnya pemimpin yang amanah. Karena sejatinya pemilukada bukan semata-mata mencari pemenang dalam sebuah kontestasi, akan tetapi pemilukada adalah proses yang baik dalam mencari sosok pemimpin. Pemimpin yang layak dan patut menjadi nakhoda bagi segenap rakyat. Pemimpin yang mampu mengartikulasikan harapan, keinginan serta kebutuhan rakyat.
“Tradisi” pemilihan yang menghambakan uang dan segala pernak – perniknya yang kotor telah meligitimasi bahwa seakan-akan politik itu begitu kotor. Padahal politik tidaklah kotor, yang kotor adalah para pelaku yang berbuat semata-mata demi meraih Kekuasaan yang sempit bukannya meraih kewenangan yang luas untuk rakyat banyak. Silahkan membenci Politisi Kotor, akan tetapi jangan benci dan jangan jauhi politik yang bersih.
Tentu sebuah hal yang bijak, manakala kita semua berani berharap dan selanjutnya melakukan upaya-upaya yang terukur guna memastikan proses pemilukada berjalan dengan baik. Sungguh sebuah kemulian manakala orang-orang baik tidak mendiamkan sebuah hal yang kotor berjalan berkelanjutan.
Pemilukada yang realistis dan bermartabat adalah solusi. Pemilukada bukan ajang adu gengsi apalagi ajang konfrontasi. Pemilukada adalah ajang beradu visi dan misi guna merebut amanah dari rakyat. Pemilukada bukan ajang “peras-memeras” dengan mengandalkan politik uang baik oleh rakyat ataupun partai serta para politisi.
Penulis adalah Dosen Fisipol UGP Takengen.
