Banda Aceh |Lintas Gayo – Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo, berpesan kepada semua lembaga penyiaran di Aceh untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan pilkada damai. Hal tersebut, kata Soedarmo, untuk menjaga citra Aceh, sebagai daerah yang mampu menggelar pilkada yang berintegritas, damai dan bermartabat sebagaimana dua gelaran pilkada lalu, yaitu di tahun 2006 dan 2012.
“Bantu pemerintah dalam menyampaikan pesan yang dibutuhkan dan sifatnya menyejukkan masyarakat Aceh,” ujar Soedaemo saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan lembaga penyiaran se-Aceh tahun 2016, di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh, Rabu (16/11).
Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh menggelar rakor dengan tema peran strategis lembaga penyiaran menyukseskan Pilkada serentak di Aceh. Tema yang diangkat, kata Soedarmo sangat sesuai dengan kondisi kekinian. Apalagi, Provinsi Aceh oleh Bawaslu Pusat dikategorikan sebagai daerah rawan dalam pelaksanaan pilkada bersama Provinsi Papua dan DKI Jakarta.
“Kita tidak keberatan dengan status itu. Dengan dukungan KPI bersama seluruh lembaga penyiaran di Aceh kita harus tunjukkan kepada pusat bahwa pilkada Aceh bukan rawan tapi sebaliknya yaitu damai dan berintegritas, sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Soedarmo.
Soedarmo berpesan, KPI sebagai mitra pemerintah harus mengedepankan keseimbangan berita dalam setiap informasi yang disebarkan kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pilkada nantinya, masyarakat bisa memilih dengan pertimbangan hati nurani dan rasionalisme. Jika salah dalam memilih, tentu akan berdampak negatif pada pembangunan Aceh lima tahun mendatang.
Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, lanjut Soedarmo, para calon beserta seluruh tim sukses dan para simpatisan harus bersikap, bertutur hingga bertindak sesuai dengan cerminan ajaran Islam. Sementara kepada penyelenggara, ia meminta penindakan tegas bagi pelanggar selama gelaran pemilu.
“Selesaikan segera semua masalah termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian sehingga kondisi Aceh bisa kondusif sampai penetapan calon terpilih.
Sementara itu, Said Firdaus, Ketua KPI Aceh, menyebutkan lembaga penyiaran di Aceh tumbuh pesat. Tercatat lebih 130 lembaga yang sudah mendapatkan izin siar. KPI adalah lembaga negara independen yang mewadahi yang bertugas menjadikan semua lembaga penyiaran sebagai sarana pendidikan dan informasi kepada masyarakat.
“Kehadiran KPI sebagai mitra pemerintah dan pada rakor tahun ini kita ingin sama-sama membuat komitmen agar pemilu sebagai pesta demokrasi berjalan dengan aman,” ujar Said Firdaus.
Sebagaimana tahapan pilkada 2006 dan 2012 lalu yang berjalan lancar, KPI menginginkan agar pilkada Februari 2017 mendatang juga lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemberitaan oleh lembaga penyiaran.
Said Firdaus berpesan, kepada semua lembaga penyiaran di Aceh untuk tidak menjadi media propoganda dan media partisan. “Kita punya peran besar dan sama-sama harus komitmen agar pilkada berjalan damai,” ujarnya. “Kita ikut serta mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.”
Dalam seremoni pembukaan rapat koordinasi tersebut, Plt. Gubernur bersama Ketua KPI Aceh juga menyerahkan izin siaran kepada dua lembaga penyiaran baru di Aceh yaitu Radio as-Salam UIN Ar-Raniry dan Ubudiyah TV. (Rel/LG010)
